Page 226 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 226
Judul Sorot Omnibus Law Hingga PHI FSPMI Unjuk Rasa di Depan Pemko
Batam
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/batamnews/sorot-omnibus-law-hingga-phi-
fspmi-unjuk-rasa-di-depan-pemko-batam-1wnPiyIuxxn
Jurnalis BATAMNEWS
Tanggal 2021-10-26 16:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ramon (Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam) Kalau tidak ada PKB (Perjanjian
Kerja Bersama), ya dibuat PKB, dan terakhir itu dibuat PHI (Pengadilan Hubungan Industrial
negative - Ramon (Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam) Ini sangat penting ketika kami
berselisih, buruh itu tidak punya uang. Kami mesti ke Tanjungpinang pulang pergi naik kapal.
Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah, untuk bisa menyediakan pengadilan hubungan
industrial di kota Batam. Karena juga industri di Kepri itu paling banyak di Kota Batam, lalu
perselisihan juga paling banyak di Batam
neutral - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam) Itu kan ada beberapa hal,
sama pengaturan yang lain-lain seperti masalah PHK dan segala macam
neutral - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam) Jadi PKB yang mereka buat
itu tidak boleh melenceng dari Omnibus Law, Tapi mereka ingin PKB itu kan adalah kesepakatan
mereka bersama, itu yang ditolak mereka
neutral - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam) Nanti kita akan surati lagi.
Surat yang lalu 2019 terakhir, kita akan surati lagi ke Mahkamah Agung
Ringkasan
Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Kepulauan
Riau turun ke jalan memprotes sejumlah hal, Selasa (26/10/2021). Mereka menggeruduk Kantor
Pemko Batam di kawasan Engku Putri, Batam Centre. Sejumlah isu menjadi sorotan FSPMI dalam
aksi nasional ini. Seperti; penyesuaian upah tahun 2022 dan UMSK tahun 2021, penolakan
Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law) dan tentang peningkatan kualitas perjanjian kerja di
perusahaan-perusahaan di Batam.
225