Page 227 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

SOROT OMNIBUS LAW HINGGA PHI FSPMI UNJUK RASA DI DEPAN PEMKO BATAM

Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Kepulauan
Riau turun ke jalan memprotes sejumlah hal, Selasa (26/10/2021). Mereka menggeruduk Kantor
Pemko Batam di kawasan Engku Putri, Batam Centre.

Sejumlah isu menjadi sorotan FSPMI dalam aksi nasional ini. Seperti; penyesuaian upah tahun
2022 dan UMSK tahun 2021, penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law) dan tentang
peningkatan kualitas perjanjian kerja di perusahaan-perusahaan di Batam.

“Kalau tidak ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama), ya dibuat PKB, dan terakhir itu dibuat PHI
(Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Ramon.

Ramon menjelaskan, untuk PHI ini pemerintah masih belum memberikan kejelasan. Padahal
akunya, para buruh sudah bertahun-tahun memperjuangkan untuk membuat PHI ini di Kota
Batam namun belum tercapai.

“Ini sangat penting ketika kami berselisih, buruh itu tidak punya uang. Kami mesti ke
Tanjungpinang pulang pergi naik kapal. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah, untuk
bisa menyediakan pengadilan hubungan industrial di kota Batam. Karena juga industri di Kepri
itu paling banyak di Kota Batam, lalu perselisihan juga paling banyak di Batam,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, pada
prinsipnya para buruh menolak Omnibus Law yang pada dasarnya hal itu ada dibahas
pengupahan.

“Itu kan ada beberapa hal, sama pengaturan yang lain-lain seperti masalah PHK dan segala
macam,” ucapnya.

Terkait perjanjian kerja bersama (PKB) dalam Omnibus Law, Rudi menjelaskan bahwa isi PKB
itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, karena di Omnibus Law sudah
diatur semua.

“Jadi PKB yang mereka buat itu tidak boleh melenceng dari Omnibus Law, Tapi mereka ingin
PKB itu kan adalah kesepakatan mereka bersama, itu yang ditolak mereka,” ujarnya.

Untuk masalah PHI, Rudi menyebutkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan
pembuatan PHI ke pemerintah.

“Nanti kita akan surati lagi. Surat yang lalu 2019 terakhir, kita akan surati lagi ke Mahkamah
Agung,” ucapnya.

Sedangkan untuk UMK, Rudi mengaku belum ada pembahasan tentang UMK Batam. “Sesuai
dengan PP 36 ini kita menunggu rilis statistik, karena semuanya tergantung statistik, ada
pertumbuhan ekonominya, ada rumah tangga layak dan sebagainya,” tuturnya.

226