Page 332 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 332
Judul UMP Kalsel Akankah Naik? Disnakertras : Selain Buruh Juga Perhatikan
Kemampuan Perusahaan
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/225504/ump-kalsel-akankah-naik-
disnakertras-selain-buruh-juga-perhatikan-kemampuan-perusahaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-26 13:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel 2022, masih akan kembali dikaji ketetapannya
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya setelah tahun 2021 UMP tidak naik
dikarenakan Pandemi Covid-19, dan juga mengingat energi sejumlah elemen telah terkuras
untuk penanganan Pandemi Covid-19. Kepala Dinas Provinsi Kalsel Siswansyah mengatakan,
meski pihaknya telah menyampaikan hal ini pada unsur terkait seperti Dewan pengupahan
Provinsi Kalsel, Appindo, Serikat Pekerja, Dewan Pakar dan Unsur Pemerintah Instansi atau SKPD
terkait, pihaknya masih akan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini.
UMP KALSEL AKANKAH NAIK? DISNAKERTRAS : SELAIN BURUH JUGA PERHATIKAN
KEMAMPUAN PERUSAHAAN
BANJARMASIN, - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel 2022, masih akan kembali dikaji
ketetapannya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasalnya setelah tahun 2021 UMP tidak naik dikarenakan Pandemi Covid-19, dan juga mengingat
energi sejumlah elemen telah terkuras untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Provinsi Kalsel Siswansyah mengatakan, meski pihaknya telah menyampaikan hal
ini pada unsur terkait seperti Dewan pengupahan Provinsi Kalsel, Appindo, Serikat Pekerja,
Dewan Pakar dan Unsur Pemerintah Instansi atau SKPD terkait, pihaknya masih akan mengkaji
lebih dalam terkait permasalahan ini.
"Tidak hanya karyawan, pengusaha juga menjerit dikarenakan pandemi semoga nanti ada titik
temu demi pemberataan hasil”, terangnya.
Sebelumnya pihaknya juga telah menerima laporan terkait hal ini dari pihak pengusaha,
termasuk banyaknya pegawai yang dirumahkan.
331
