Page 340 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 340
Judul Ratusan Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan di Kantor Gubernur
Nama Media petisi.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://petisi.co/ratusan-buruh-sampaikan-tiga-tuntutan-di-kantor-
gubernur/
Jurnalis dwd
Tanggal 2021-10-26 12:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim) Aksi demonstrasi akan dipusatkan di Kantor
Gubernur dengan estimasi massa sebanyak 500 orang
neutral - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim) Angka Rp. 3,4 juta ini didapat dari data yang
disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan parameter pengali kenaikan UMP Jawa
Timur tahun 2022
neutral - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim) Kita (Jawa Timur) kalah jauh (dari) NTT dan
(wilayah) Kalimantan. Padahal kalau lihat pertumbuhan ekonomi itu rata-rata nasional kalah
dengan Jatim, tapi sayang UMP Jatim adalah terendah
negative - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim) Sehingga tidak hanya menetapkan angka,
tanda tangan tetapi tidak bisa mengetahui data riil yang seharusnya ditetapkan
negative - Jazuli (Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim) Artinya data-data yang disampaikan dengan
perameter PP 36 yang baru, yang mengacu pada UU Omnibus Law 11/ 2020 jelas itu tidak
memungkinkan, tidak menguntungkan
Ringkasan
Ratusan buruh hari ini menggereduk Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya,
Selasa (26/10/2021). Tidak hanya di Surabaya, aksi unjuk rasa ini berjalan secara nasional.
Dalam pelaksanaannya, demonstran yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menjalankan aksinya secara damai dan tertib.
Dalam aksi hari ini, massa aksi pun menyertakan sejumlah tuntutan, yakni: -Tolak Ombibus Law
Undang-undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan mendesak Mahkamah
Konstitusi mengabullan permohonan Judicial Riview yang diajukan oleh FSPMI. - Pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa menggunakan Omnibus Law
339
