Page 341 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 341
Undang-undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. - Tetap berlakukan Upah Minimum
Sektoral Kebupaten/Kota (UMSK) tahun 2022 di Jawa Timur.
RATUSAN BURUH SAMPAIKAN TIGA TUNTUTAN DI KANTOR GUBERNUR
SURABAYA, PETISI.CO - Ratusan buruh hari ini menggereduk Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan
Pahlawan, Surabaya, Selasa (26/10/2021). Tidak hanya di Surabaya, aksi unjuk rasa ini berjalan
secara nasional. Dalam pelaksanaannya, demonstran yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menjalankan aksinya secara damai dan tertib.
Dalam aksi hari ini, massa aksi pun menyertakan sejumlah tuntutan, yakni: -Tolak Ombibus Law
Undang-undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan mendesak Mahkamah
Konstitusi mengabullan permohonan Judicial Riview yang diajukan oleh FSPMI. - Pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa menggunakan Omnibus Law
Undang-undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. - Tetap berlakukan Upah Minimum
Sektoral Kebupaten/Kota (UMSK) tahun 2022 di Jawa Timur.
Ratusan peserta aksi ini sendiri berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya,
Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, Pasuruan, Problinggo, dan Jember.
"Aksi demonstrasi akan dipusatkan di Kantor Gubernur dengan estimasi massa sebanyak 500
orang," ungkap Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim, Jazuli.
Selain 3 isu secara nasional itu, demonstran juga melayangkan beberapa desakan kepada
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, salah satunya soal menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 sebesar Rp 3,4 juta.
"Angka Rp. 3,4 juta ini didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk
dijadikan parameter pengali kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022," ujarnya.
Ia mengatakan, seharusnya dalam penetapan upah harus disesuaikan secara riil dengan
kebutuhan para pekerja. Apa lagi, lanjutnya, pada awal bulan November 2021 nanti UMP di Jawa
Timur akan ditetapkan.
Jawa Timur kata dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di
Indonesia. Hal ini dinilai tidak relevan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur
sendiri.
"Kita (Jawa Timur) kalah jauh (dari) NTT dan (wilayah) Kalimantan. Padahal kalau lihat
pertumbuhan ekonomi itu rata-rata nasional kalah dengan Jatim, tapi sayang UMP Jatim adalah
terendah," ujarnya Oleh karena itu, Ia mendorong Pemprov Jawa Timur agar melihat fakta-fakta
yang tersaji dilapangan sebelum menetapkan angka besar UMP.
"Sehingga tidak hanya menetapkan angka, tanda tangan tetapi tidak bisa mengetahui data riil
yang seharusnya ditetapkan," kata Jazuli.
Hal serupa juga dimintanya dilakukan pada saat penetapan UMK, yang rencananya akan
dilakukan pada tanggal 25 November mendatang.
"Artinya data-data yang disampaikan dengan perameter PP 36 yang baru, yang mengacu pada
UU Omnibus Law 11/ 2020 jelas itu tidak memungkinkan, tidak menguntungkan," pungkas Jazuli.
(dwd).
340
