Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

MENAKER JANJI LINDUNGI PEKERJA MIGRAN DARI BERANGKAT HINGGA PULANG

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah terus berkomitmen
untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).

Kata Ida, upaya perlindungan tersebut dilakukan bukan hanya pada saat para pekerja migran
berada di negara-negara penempatan. Namun kata dia, perlindungan diberikan ketika seorang
warga negara telah memutuskan untuk menjadi calon PMI.

"Sejak itulah negara sudah harus hadir, dengan memastikan seluruh proses harus dilakukan
sesuai prosedural yang berlaku. Sampai nantinya mereka pulang kembali ke kampung
halamannya masing-masing," ujar Ida dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).

Ida menuturkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun
daerah dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak
berangkat hingga kembali ke kampung halaman," tuturnya.

Politisi PKB itu menyadari tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri, harus
dibarengi dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Karena itu kata Ida, hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada
tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ida menyebut secara kongkrit, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMMI).

Sehingga melalui Satgas tersebut diharapkan dapat dilakukan pencegahan pengiriman dan
penempatan PMI non-prosedural, serta membahas tantangan dan solusi terkait pelayanan dan
perlindungan pekerja migran.
"Terbaru, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi
pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi, awal
Oktober lalu," kata Ida.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas
PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.

"Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas
Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi. Di tahun 2020 berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan
perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku," kata Suhartono..

47