Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 205
(Produk domestik bruto) bahkan termasuk kategori sedikit jika dibandingkan dengan negara-
negara di ASEAN.
EKONOM: KENAIKAN UPAH AKAN PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI
JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima
Yudhistira mendukung kenaikan upah minimum yang memadai bagi para pekerja. Selain menjadi
jaminan sosial, kenaikan upah menurutnya akan mempercepat pemulihan ekonomi.
Bhima mengatakan, Kenaikan upah minimum di tengah pandemi Covid-19 dapat memberikan
jaminan sosial untuk masyarakat, khususnya mereka yang baru memasuki dunia kerja.
Menurutnya, hal ini penting mengingat jaminan sosial di Indonesia saat ini masih relatif kecil,
hanya berkisar 2% dari PDB (Produk domestik bruto) bahkan termasuk kategori sedikit jika
dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.
"Upah minimum adalah bentuk jaminan sosial bagi pekerja yang baru masuk dunia kerja. Ketika
masuk kerja dalam situasi pandemi, dan inflasi diperkirakan naik tahun depan di atas 5% maka
si pekerja akan terlindungi dengan upah minimum yang lebih besar," ujarnya kepada MNC Portal,
Kamis (23/12/2021).
Bhima menegaskan, dengan menaikkan upah minimum akan membuat pekerja tidak mudah
untuk jatuh di bawah kategori miskin. Kenaikan upah yang diterimanya juga akan mendorong
konsumsi masyarakat di pasar, sehingga roda perekonomian makin lancar berputar.
"Uangnya akan mengalir lagi ke ekonomi dan yang diuntungkan pengusaha juga karena
omzetnya jadi lebih besar," tegas Bhima.
Bhima mengingatkan, kelas pekerja berbeda dengan kelas atas yang sebagian pendapatannya
justru lebih banyak ditabung di bank. Kelas pekerja, kata dia, cenderung akan lebih banyak
membelanjakan uangnya di pasar.
"Oleh karena itu banyak negara saat ini menaikkan upah minimum tinggi sekali, agar ekonominya
lebih cepat pulih. Jerman misalnya, mau menaikkan upah minimum 25%, padahal kan di Jerman
upahnya sudah tinggi," lanjut Bhima.
Sementara di dalam negeri, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1% untuk tahun 2022 atau naik Rp225.667 menjadi Rp4,64
juta menuai polemik. Keputusan itu ditentang pengusaha yang merasa keberatan.
Sementara, Anies dalam pernyataannya menegaskan bahwa keputusan itu memberikan rasa
keadilan. Dia mengingatkan, pada 2020 saat krisis karena pandemi Covid-19 dalam kondisi berat
seperti tahun lalu saja, UMP naik 3,3%. Namun, dengan menggunakan formula perhitungan dari
Kementerian Ketenagakerjaan, kenaikan UMP tahun ini justru sangat kecil, hanya 0,8%.
"Bayangkan, kondisi ekonomi sudah lebih baik pakai formula malah keluar angkanya 0,8%,"
ungkap Anies. Keputusan itu juga didasarkan pada kajian Bank Indonesia yang memproyeksi
pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,7% sampai 5,5%.
Keputusan itu juga didukung Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Suharso Monoarfa. Menurutnya, keputusan ini bisa mendorong pertumbuhan konsumsi
masyarakat yang selanjutnya berdampak pada perekonomian nasional.
204
