Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 146
Judul Kemenaker Harus Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas
Nama Media hallo.id
Newstrend Kedatangan TKA Asal China
Halaman/URL https://hallo.id/kemenaker-harus-siapkan-tenaga-kerja-yang-dukung-
proyek-prioritas/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-09 16:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ansory Siregar (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) Kami meminta langkah strategis
pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional
positive - Agus Susanto (politisi Partai Keadilan Sejahtera) Salah satunya adalah melakukan
pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemik Covid-19 untuk
melakukan PHK dan merumahkan pekerja. Serta meminta pengusaha tetap memberikan hak
normatif pekerja sebagaimaan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakeraan) Membuat kebijakan percepatan
penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan
penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja dan melaksanakan perlindungan pengupahan
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakeraan) Sehingga memberikan kepastian
atau jaminan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memiliki rumah
Ringkasan
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk
mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat
karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja
(BLK) pemerintah dan swasta.
KEMENAKER HARUS SIAPKAN TENAGA KERJA YANG DUKUNG PROYEK PRIORITAS
, Jakarta - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk
mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat
karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja
(BLK) pemerintah dan swasta.
145
