Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 150

kabupaten/kota untuk memastikan  perusahaan  dan pekerja mengikuti protokol kesehatan,"
              kata Taufik.

              Disnakertrans  Jabar  sudah  mengeluarkan  Protokol  Pencegahan    Covid-19    dalam  Pelayanan
              Ketenagakerjaan di Provinsi Jabar.

              Dalam protokol tersebut, pimpinan  perusahaan  dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta
              ikut serta mengantisipasi penyebaran  Covid-19  di  perusahaan  nya.

              Salah satunya dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

              Pimpinan  perusahaan  diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan
              ruangan dan lingkungan  perusahaan  secara rutin, menginstruksikan kepada pekerja untuk cuci
              tangan,  membatasi  kontak  fisik  antara  pekerja,  menunda  kegiatan  yang  melibatkan  banyak
              orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja.

              Supaya pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, kata Taufik, Disnakertrans Jabar akan
              melaksanakan  pengawasan,  serta  pemeriksaan  norma  ketenagakerjaan  dan  standar
              Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

              "Jadi pimpinan  perusahaan  bersama serikat buruh melakukan perundingan untuk bersepakat
              melaksanakan  protokol  kesehatan  untuk  memutus  mata  rantai    Covid-19    .  Kami  pastikan
              kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua pihak," ucapnya.

              Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil merekomendasikan industri untuk melakukan  swab
              test  kepada pekerjanya guna mencegah sebaran  Covid-19  di tempat kerja.

              "Kami fokus ke industri karena kasus di Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah, kerja di pabrik di
              Kabupaten Bekasi tapi domisili sebagian di Karawang," ucap Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil,
              di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/20/2020).

              "Maka  karena  kewaspadaan  ekonomi  yang  sudah  dibuka,  kami  meminta  kepala  daerah
              mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri, minimal 10 persen dari karyawan secara
              acak untuk memastikan tidak ada anomali lain," tambahnya.


































                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155