Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Lebih rinci, tren klaim JHT berdasarkan usia di antaranya 46% berusia 20-30 tahun, 29% berusia
30-40 tahun, 15% berusia 40-50 tahun, 7% berusia 50-57 tahun, 2% di atas usia 57 tahun, dan
1% usia 15-20 tahun.

Adapun tren kasus klaim JHT berdasarkan kepesertaan di antaranya 33,87% 1-3 tahun, 22,28%
3-5 tahun, 27,17% 5-10 tahun, dan 11,62% 10-20 tahun. Pada bulan Juni saja, sebanyak
264,466 peserta telah melakukan klaim JHT. Angka ini paling tinggi jika dibanding bulan-bulan
sebelumnya.
Dijelaskan Krishna, pihaknya juga menemukan peserta klaim JHT lebih banyak tercatat
mengundurkan diri (78%) dibanding ter-PHK (20%). Lalu dari skala usaha, kebanyakan mereka
berasal dari sektor menengah (46%).

Sampai saat ini BPJAMSOSTEK masih mencatat lonjakan pengajuan klaim JHT. Ia mencontohkan
di bulan Juli sudah terjadi dua kali lipat peningkatan pelayanan, terutama di Jawa Barat, Jakarta,
dan Banten.

"Jadi memang setiap customer service di tiap lokasi rata-rata sudah memberikan 2-3 kali
pelayanan. Setiap customer service tadinya melayani 15 peserta per hari, sekarang sampai 45-
50 peserta per hari, khususnya di Jawa Barat dan DKI yah," ujarnya.

Krishna juga mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi adanya lonjakan atau ledakan klaim
JHT. Selain itu, dengan adanya layanan online, offline, hingga kolektif, peserta bisa lebih mudah
mengajukan klaim JHT, terutama di masa pandemi saat ini yang menerapkan protokol
kesehatan.

Menurutnya, Di masa pandemi dan banyaknya peserta yang membutuhkan JHT, merupakan
jadi momentum masyarakat untuk memahami perlunya jaminan sosial, terutama dalam
menghadapi berbagai risiko kejadian.

Dalam Webinar tersebut, turut menjadi speaker, di antaranya Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK
Guntur Witjaksono, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, dan Direktur Perencanaan
Strategis Dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK Sumarjono.

Turut hadir juga penanggap antara lain Wakil Ketua Komisi X DPR RI Emanuel Melkiades Laka
Lena; Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang; Direktur Anggaran Bidang Perekonomian
Dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya; Deputi Komisioner Pengawasan
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Moch. Ihsanuddin; Dewan Jaminan Sosial Nasional, Paulus
Agung Pambudhi; dan Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida..

155