Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Namun, skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang, memerlukan kepastian
hukum dan implementasi di lapangan serta butuh kecepatan berlomba dengan waktu
penanganan yang terus berjalan.

"Antara lain Pemerintah mengeluarkan relaksasi iuran bagi peserta BP Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu berupa pemotongan sebesar 90 persen untuk program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata Intan Fauzi dalam
keterangan persnya, Kamis (9/7/2020).
Sementara untuk Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya penundaan
pembayaran. Total anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp 12,36 triliun, yang berasal dari
fasilitas JKM sebesar Rp 1,3 triliun, fasilitas JKK Rp 2,6 triliun, dan fasilitas JP Rp 8,74 triliun.

Namun peserta BPJamsostek belum dapat menikmati relaksasi ini yang rencananya berlaku
selama 3 bulan dan salah satu skema pencegahan terjadinya PHK.

Sedianya, kata Intan, aturan kelonggaran ini akan di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP).

Sayangnya, hingga kini, PP sebagai payung hukum implementasi program belum juga terbit.

"Hal ini saya pertanyakan pada Raker Komisi IX DPR RI dengan Menaker dan Dirut BPJS.

Alasannya, perlu waktu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara tehnis," katanya.

Sementara ketentuan pengurangan iuran ini tidak berlaku surut artinya berlaku sejak PP
diterbitkan.

Padahal, esensi dari paket stimulus ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini mencegah terjadinya
gelombang PHK.

Menurutnya, rencananya relaksasi penyesuaian iuran dimulai April dan dapat diperpanjang
selama 3 bulan, sementara saat ini sudah berada di pertengahan Juli 2020 dan masih terbentur
aturan untuk implementasi konkret.

(fri/jpnn).

92