Page 14 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 14
Title OMNIBUS LAW BERI KARPET MERAH BAGI PEKERJA ASING
Media Name Kontan
Page/URL 18
Journalist vendy sausanto
Article Type News
Pub. Date 2020-02-18
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1170 / Black/White
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta kerja tenis disorot. Salah satu
poin yang tengah mengundang sorotan tajam adalah kelonggaran perizinan kerja bagi Tenaga Kerja
Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan Indonesia.
Saat ini. ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tertuang dalam Pasal 43 UU No 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Namun, Omnibus Law Cipta Kerja menghapus pasal tersebut.
Quote
Tentu saja dengan memperhatikan jabatan, kompetensi pekerjaan dan juga dalam hubungan kerja
dan waktu ter-tentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
OMNIBUS LAW BERI KARPET MERAH BAGI PEKERJA ASING
RUU Cipta Kerja menghapus pasal krusial yang mengatur izin penggunaan tenaga asing
Vendy Yhulia Susanto
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta kerja tenis disorot. Salah satu
poin yang tengah mengundang sorotan tajam adalah kelonggaran perizinan kerja bagi Tenaga Kerja
Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan Indonesia.
Saat ini. ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tertuang dalam Pasal 43 UU No 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Namun, Omnibus Law Cipta Kerja menghapus pasal tersebut.
Sebagai gambaran, Pasal 43 UU No 13/2003 menetapkan sejumlah ketentuan penggunaan tenaga
kerja. Misalnya, pertama, pemberi kerja yang menggunakan pekerja asing harus memiliki rencana
penggunaan pekerja asing yang disahkan menteri atau pejabat yang ditui\juk.
Kedua, rencana penggunaan pekerja asing harus memuat minimal alasan penggunaan tenaga kerja
asing, jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan, jangka waktu penggunaan
tenaga kerja asing, dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping pekerja
asing itu.
Selain menghapus pasal 43, RUU Cipta Kerja menghapus pula Pasal 46 UU No 13/2003. Padahal pasal
ini melarang pekerja asing menduduki jabatan
