Page 15 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia (SDM). Dengan kata, jika pasal 46 dihapus,
pekerja asing berhak menduduki jabatan

pengelola personalia di perusahaan di Indonesia.
Bentuk tim

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah menyatakan, pelonggaran penggunaan tenaga kerja
asing di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Utamanya di bidang
atau profesi tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

Dia menyatakan, pelonggaran ketentuan penggunaan tenaga kerja asing ini bertujuan agar terjadi
proses alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Menteri dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini juga menandaskan bahwa jabatan tenaga kerja asing tetap dibatasi. "Tentu saja
dengan memperhatikan jabatan, kompetensi pekerjaan dan juga dalam hubungan kerja dan waktu
ter-tentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri," ungkap dia ke KONTAN,
Senin (17/2).

Ihwal maraknya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, Ida menyatakan pemerintah sudah menyiapkan
antisipasi. Dia menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim bersama serikat pekerja, dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk mensosialisa-sikan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menandaskan bahwa pihaknya
menolak kelonggaran ketentuan dan syarat
penggunaan tenaga kerja asing. Sebab, tenaga kerja asing bisa menggerus tenaga kerja lokal. "Ini juga
bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Men kopol h ukam), Mahfud MD mengatakan,
selama aturan ini masih berupa rancangan undang-undang, dia mendorong semua kalangan untuk
memberi masukan, termasuk mereka yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. "Sekarang waktunya.
Silakan datang ke DPR, sampaikan masukannya. Nanti ada RDPU," katanya, Senin (17/2).

Omnibus Law Cipta Kerja Melonggarkan Sejumlah Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Penggunaan TKA bertujuan memenuhi tenaga kerja terampil.

Pasal 43 UU No 13/2003 yang dihapus Omnibus Law:

1Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat keterangan:
a.alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b.jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang
bersangkutan;
c.jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan

d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang
dipekerjakan.
3Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi istansi pemerintah, badan-badan
internasional dan perwakilan negara asing.

4Ketentuan mengenai tata cara