Page 235 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 235
Title MENAKER BUKA SUARA SOAL PHK 677 KARYAWAN INDOSAT
Media Name kumparan.com
https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-buka-suara-soal-phk-677-
Page/URL
karyawan-indosat-1srInOYpnOD
Journalist KumparanBisnis
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend PHK PT INDOSAT
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 677
karyawan yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk (ISAT) masih didasarkan pada peraturan
ketenagakerjaan sebelumnya.
Dia memastikan pemberhentian sepihak ratusan karyawan Indosat itu tak menggunakan dasar hukum
dalam peraturan Cipta Kerja (Ciker) yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR.
Quote
Tentu bagaimana PHK itu diberikan masih mengikuti UU ketenagakerjaan. Karena UU Cipta Kerja kan
baru dalam proses pembahasan, tentu mengikuti aturan dan ketentuan UU 13 2003
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
MENAKER BUKA SUARA SOAL PHK 677 KARYAWAN INDOSAT
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 677
karyawan yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk (ISAT) masih didasarkan pada peraturan
ketenagakerjaan sebelumnya.
Dia memastikan pemberhentian sepihak ratusan karyawan Indosat itu tak menggunakan dasar hukum
dalam peraturan Cipta Kerja (Ciker) yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR.
"Tentu bagaimana PHK itu diberikan masih mengikuti UU ketenagakerjaan. Karena UU Cipta Kerja kan
baru dalam proses pembahasan, tentu mengikuti aturan dan ketentuan UU 13 2003," ujar Ida usai
menghadiri Rapat Terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Berkaca pada buruknya penanganan terhadap tenaga kerja dalam turuna aturan yang tertuang di UU
Ketenagakerjaan terdahulu, menurut Ida, pemerintah berbenah melalui Omnibus Law.
Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Ida, tak hanya nasib pekerja yang diperhatikan,
pemerintah berupaya membuka lapangan kerja seluas mungkin untuk menyerap tingginya angka
pengangguran.
"Harapan kami Omnibus Law ini buka kesempatan kerja bagi pengangguran kita yang masih tinggi,"
katanya.
