Page 232 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 232
KATA KEMENAKER PERIHAL TUDINGAN PELONGGARAN TKA DALAM OMNIBUS
Title
LAW RUU CIPTA KERJA
Media Name kontan.co.id
https://nasional.kontan.co.id/news/kata-kemenaker-perihal-tudingan-pelonggaran-
Page/URL
tka-dalam-omnibus-law-ruu-cipta-kerja
Journalist Vendi Yhulia Susanto
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Sejumlah pihak menilai terdapat pelonggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam draf
omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penggunaan TKA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja terampil dan profesional untuk bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja
Indonesia.
Quote
Penggunaan TKA tetap dibatasi dengan memperhatikan jabatan, kompetensi pekerjaan dan juga
dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam
negeri,
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
KATA KEMENAKER PERIHAL TUDINGAN PELONGGARAN TKA DALAM OMNIBUS LAW RUU CIPTA
KERJA
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto - JAKARTA.
Sejumlah pihak menilai terdapat pelonggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam draf
omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penggunaan TKA bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional untuk bidang tertentu yang belum
dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
Nantinya, melalui TKA tersebut juga diharapkan terjadinya proses alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia.
"Penggunaan TKA tetap dibatasi dengan memperhatikan jabatan, kompetensi pekerjaan dan juga
dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam
negeri," kata Ida Fauziyah kepada Kontan.co.id, Senin (17/2).
Lebih lanjut Ida mengatakan, terkait adanya penolakan RUU tersebut dari sejumlah pihak. Ia
mengatakan, pemerintah akan mensosialisasikan dengan pihak-pihak terkait.
