Page 227 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 227
Title MENAKER SEBUT RUU CIPTA KERJA LEBIH PRO PEKERJA KARENA INI
Media Name tempo.co
https://bisnis.tempo.co/read/1308795/menaker-sebut-ruu-cipta-kerja-lebih-pro-
Page/URL
pekerja-karena-ini
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut RUU
Omnibus Law atau RUU Cipta Kerj a, akan menghilangkan upah minimum dan pesangon bagi pekerja.
Justru Ida meyakinkan bahwa RUU ini akan lebih mensejahterakan pekerja.
"Upah minimum dan pesangon tetap ada. Malah justru dalam Undang-Undang cipta kerja itu kami
kenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida saat ditemui di Kantor Presiden, di Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
Quote
Upah minimum dan pesangon tetap ada. Malah justru dalam Undang-Undang cipta kerja itu kami
kenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
MENAKER SEBUT RUU CIPTA KERJA LEBIH PRO PEKERJA KARENA INI
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah tudingan sejumlah pihak yang
menyebut RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerj a, akan menghilangkan upah minimum dan
pesangon bagi pekerja. Justru Ida meyakinkan bahwa RUU ini akan lebih mensejahterakan pekerja.
"Upah minimum dan pesangon tetap ada. Malah justru dalam Undang-Undang cipta kerja itu kami
kenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida saat ditemui di Kantor Presiden, di Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
Ia mengatakan nantinya, ada uang saku yang diberikan. kepada pekerja, hingga pelatihan vokasi, dan
jaminan atau akses penempatan. Ida mengatakan insentif tersebut adalah hal baru yang tidak ada dan
tidak diatur dalam aturan sebelumnya. Ia mengatakan kesalahan tafsir itu hanyalah miskomunikasi
semata. Mk "Ya saya bisa mengerti ada miskomunikasi. Saya kira kita akan terus menyosialisasikan,"
kata Ida.
Terkait upah minimum, Ida mengatakan dalam RUU ini, skema perhitungannya adalah upah
minimum yang ada ditambah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berubah dari aturan
sebelumnya, yang ditambah pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun Ida mengatakan, skema baru ini tak akan mempertimbangkan inflasi. "Enggak ada (inflasi ikut
dihitung). Tapi pertumbuhan daerah. Karena upah minimum basicnya adalah lingkup minimum yang
ada," kata Ida.
