Page 225 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 225
Saepul melalui suratnya menyebut pernyataan Menakeri menyesatkan dan membodohkan.
"Penolakan itu dasarnya karena kami sudah membaca secara seksama pasal demi pasal yang ada
dalam RUU tersebut."
Surat OPSI mempertanyakan bagaimana mungkin mau menerima RUU CK jika dalam cluster
Ketenagakerjaan, hak-hak buruh dan serikat buruh malah banyak diamputasi dan dikebiri. "Sebagai
seorang Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan, seharusnya Ibu memiliki concern yang besar
terhadap upaya melindungi hak-hak dasar buruh yang menjadi tanggung jawab Kemnaker, bukan
sebaliknya."
Di tengah kondisi ketenagakerjaan yang sangat buruk (dengan kualitas UU Ketenagakerjaan yg tidak
bagus-bagus amat , ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum), RUU CK ini dinilai justru
malah semakin memperparah kondisi buruh di Indonesia.
Jangan karena demi investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, justru malah menciptakan
pengangguran pengangguran baru dari mereka yang saat ini sudah bekerja karena dengan RUU ini
tidak ada lagi perlindungan thd buruh. Buruh semakin mudah di-PHK (easy hiring, easy firing)
(Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)
