Page 224 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 224
Title MENAKER DINILAI TAK MENGERTI ISI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name suaramerdeka.com
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/217789/menaker-dinilai-tak-mengerti-
Page/URL
isi-omnibus-law-cipta-kerja
Journalist (Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Negative
Sentiment
Summary
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang draftnya telah diserahkan kepada
pimpinan DPR RI, pekan lalu, terus menuai kecaman sekaligus penolakan dari kalangan pekerja atau
buruh. Hal itu ditandai dengan aksi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) pimpinan Andi Gani Nina Wea , kemudian Aksi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) dibawa komando Said Iqbal.
Pada intinya, mereka mendesak DPR RI agar menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat
Pengusaha dan Pemerintah tanpa melibatkan pekerja buruh. Kecaman dan penolakan juga datang dari
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, di Jakarta, Senin. Organisasi serikat pekerja
ini mengirimkan surat elektronik kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Quote
Sebagai seorang Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan, seharusnya Ibu memiliki concern yang
besar terhadap upaya melindungi hak-hak dasar buruh yang menjadi tanggung jawab Kemnaker,
bukan sebaliknya
-- Saepul Tavip, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
MENAKER DINILAI TAK MENGERTI ISI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang draftnya telah diserahkan kepada
pimpinan DPR RI, pekan lalu, terus menuai kecaman sekaligus penolakan dari kalangan pekerja atau
buruh. Hal itu ditandai dengan aksi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) pimpinan Andi Gani Nina Wea , kemudian Aksi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) dibawa komando Said Iqbal.
Pada intinya, mereka mendesak DPR RI agar menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat
Pengusaha dan Pemerintah tanpa melibatkan pekerja buruh. Kecaman dan penolakan juga datang dari
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, di Jakarta, Senin. Organisasi serikat pekerja
ini mengirimkan surat elektronik kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
"Saya menyaksikan di layar kaca, Ibu memberikan keterangan pers tentang Omnibus Law Ciker yang
menyatakan penolakan kaum buruh terhadap RUU tersebut karena belum baca materi yang ada di
dalamnya," bunyi surat di awal kalimat.
