Page 221 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Title MENAKER: BURUH TOLAK RUU CIPTAKER KARENA MISKOMUNIKASI

Media Name cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217193832-20-475481/menaker-
Page/URL
buruh-tolak-ruu-ciptaker-karena-miskomunikasi
Journalist psp/ain

Article Type News

Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW

Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment

Summary
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah merasa ada miskomunikasi dengan kalangan
buruh hingga berujung penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta
Kerja . Penolakan itu terkait sejumlah poin dalam draf RUU yang berpotensi mengganggu buruh
seperti penghapusan pesangon dan upah minimum.

"Ya saya bisa mengerti ada miskomunikasi. Saya kira kita akan terus menyosialisasikan," ujar Ida di
Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Quote

Ya saya bisa mengerti ada miskomunikasi. Saya kira kita akan terus menyosialisasikan

-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
MENAKER: BURUH TOLAK RUU CIPTAKER KARENA MISKOMUNIKASI

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah merasa ada miskomunikasi dengan
kalangan buruh hingga berujung penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU)
Cipta Kerja . Penolakan itu terkait sejumlah poin dalam draf RUU yang berpotensi mengganggu buruh
seperti penghapusan pesangon dan upah minimum.

"Ya saya bisa mengerti ada miskomunikasi. Saya kira kita akan terus menyosialisasikan," ujar Ida di
Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Ida memastikan pemerintah masih membuka ruang diskusi bagi seluruh pelaku usaha maupun buruh
terkait pembahasan UU tersebut. Politikus PKB itu juga menyatakan bakal menyosialisasikan isi draf
RUU bersama DPR kepada seluruh pihak.
#div-gpt-ad-1577361351318-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed
!important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } Ia sendiri telah membentuk
tim khusus berkonsep tripartit yang terdiri dari pemerintah, pekerja, dan buruh untuk membahas
substansi serta menyiapkan peraturan teknis terkait beleid tersebut.

"Selain sosialisasi, tim ini juga membahas substansi termasuk menyiapkan bersama-sama dan
membahas peraturan teknis perintah dari UU," katanya.
Adapun, kata Ida, banyak poin dalam RUU tersebut yang kerap disalah artikan. Salah satunya adalah
penghapusan upah minimum yang menurut Ida tak dihilangkan dalam RUU.