Page 216 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 216
"Semua sistem ketatanegaraan sudah keropos digerogoti oleh kelompok yang paling sering teriak
'Aku Pancasila'," ucap dia.
Buruh menolak Omnibus Law karena ketentuannya merugikan mereka dan memberi karpet merah
kepada pengusaha. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) "Ternyata hanya sekadar tikus politik
yang rebutan remah-remah untuk mengisi perut," sindirnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada kemungkinan salah ketik dalam draf
Omnibus Law Ciptaker.
"Mungkin itu keliru ketik. Kalau isi Undang-undang diganti dengan PP diganti dengan Perpres itu tidak
bisa," kata Mahfud usai menghadiri acara Bincang Seru Mahfud di Kampus Universitas Indonesia (UI)
Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).
Menurutnya, UU bisa diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Lewat Perppu kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti Perppu kan sejak dulu bisa, sampai
kapan pun bisa. Tapi kalau isi undang-undang diganti PP, tidak bisa," kata Mahfud.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan PP tidak bisa mengubah sebuah undang-
undang (UU).
"Enggak bisa ini. Enggak bisa. Secara hukum normatif, PP enggak bisa ubah UU," kata dia, kepada
wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/2).
Namun begitu, ia tak mau menyebut bahwa pemerintah melakukan kesalahan dalam penyusunan
draf regulasi tersebut. Ia menduga poin tersebut masuk ke draf Omnibus Law RUU Ciptaker karena
kesalahan dalam pengetikan saja.
"Saya enggak bisa bilang salah. Mungkin salah ketik," dalih politikus Partai Golkar itu.
Aziz pun menyatakan bahwa DPR akan menyoroti poin tersebut dalam pembahasan Omnibus Law
RUU Ciptaker dengan pemerintah. Menurutnya, semua poin dalam rancangan regulasi tersebut masih
bisa diubah.
"Nanti dalam pembahasan saja. Dalam pembahasan bisa dibahas. ini bukan rigid , paten. Masih
dimungkinkan dilakukan perubahan," ujarnya.
Pasal 170 Ayat (1) RUU Omnibus Law Ciptaker menyatakan bahwa dalam rangka percepatan
pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam
Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.
Kemudian dalam ayat (2) diperjelas bahwa perubahan ketentuan itu diatur dengan PP. Ayat (3)
menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI terkait perubahan
itu.
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
secara hierarkis PP berada di bawah UU. Konsekuensinya, aturan yang ada di bawah tak bisa
mengubah yang ada di atasnya.
(ryn/mts/arh).
