Page 218 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 218
Title RUU CIPTAKER BANYAK PENOLAKAN, MAHFUD: AJUKAN MASUKAN
Media Name mediaindonesia.com
https://mediaindonesia.com/read/detail/290617-ruu-ciptaker-banyak-penolakan-
Page/URL
mahfud-ajukan-masukan
Journalist Antara
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh
elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Silakan ditolak, "kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang
waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin, menanggapi adanya penolakan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.
Quote
Silakan ditolak, "kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang
waktunya,"
-- Mahfud MD, Menko Polhukam
RUU CIPTAKER BANYAK PENOLAKAN, MAHFUD: AJUKAN MASUKAN
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh
elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Silakan ditolak, "kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang
waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin, menanggapi adanya penolakan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.
Hal tersebut disampaikannya usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai
Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan, terutama pada
saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak.
"Saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau enggak bisa, lewat saya. Ini enggak apa-apa,
kalau betul ada yang tidak disetujui, diajukan saja," katanya.
Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses perizinan
harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh.
"Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang investasi. Jadi,
jangan dikaitkan dengan investor," katanya.
