Page 215 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 215
Title FPI SOAL OMNIBUS LAW: INI NEGARA KEKUASAAN, BUKAN LAGI HUKUM
Media Name cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217142345-12-475369/fpi-soal-
Page/URL
omnibus-law-ini-negara-kekuasaan-bukan-lagi-hukum
Journalist ryn/mts/arh
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Front Pembela Islam ( FPI ) berpendapat Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja
membuktikan pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menabrak ketentuan hukum.
Diketahui, Pasal 170 UU Omnibus Law Ciptaker menuai polemik karena memuat aturan bahwa
Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah UU lain. Naskah RUU ini sendiri sudah diserahkan
Pemerintah untuk dibahas di DPR.
Quote
Jelas sekali ini membuktikan sudah menjadi negara kekuasaan bukan lagi negara hukum
-- Munarman, Sekretaris Umum FPI
FPI SOAL OMNIBUS LAW: INI NEGARA KEKUASAAN, BUKAN LAGI HUKUM
Jakarta - Front Pembela Islam ( FPI ) berpendapat Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta
Kerja membuktikan pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menabrak ketentuan hukum.
Diketahui, Pasal 170 UU Omnibus Law Ciptaker menuai polemik karena memuat aturan bahwa
Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah UU lain. Naskah RUU ini sendiri sudah diserahkan
Pemerintah untuk dibahas di DPR.
"Jelas sekali ini membuktikan sudah menjadi negara kekuasaan bukan lagi negara hukum," kata
Sekretaris Umum FPI Munarman, melalui keterangan pers yang diterima, Senin (17/2).
Ia, yang merupakan mantan pengacara publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
itu, juga menyebut isi dari Omnibus Law bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang kerap
ditonjolkan rezim.
Sejumlah poin-poin yang dipersoalkan dalam aturan itu, misalnya, adalah penghilangan perizinan
lingkungan, penghapusan cuti panjang pekerja, penghapusan upah bagi buruh sakit, karpet merah
untuk pebisnis batubara.
"Semua retorika dan pencitraan kerakyatan hanya omong kosong dan pembohongan publik," cetus
Munarman.
Ia juga mengkritik sikap Parlemen yang seakan tidak berdaya menindaklanjuti keinginan pemerintah
terkait UU ini. Menurut dia, parlemen sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.
