Page 211 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 211
Title OMNIBUS LAW DITOLAK BURUH, BAHLIL: BAGIAN DARI DINAMIKA
Media Name gatra.com
https://www.gatra.com/detail/news/469494/ekonomi/omnibus-law-ditolak-buruh-
Page/URL
bahlil-bagian-dari-dinamika
Journalist Qanita Azzahra
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya
mengenai sikap penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mantan
pengusaha itu, sikap penolakan buruh merupakan bagian dari dinamika sosial.
Sebab, akan selalu ada penolakan terhadap hal-hal yang baru, termasuk salah satunya adalah aturan
baru. "Penolakan (merupakan) bagian dari dinamika, saya yakin ada solusi," ujar dia, di Jakarta, Senin
(17/2).
Quote
Penolakan (merupakan) bagian dari dinamika, saya yakin ada solusi,
-- Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
OMNIBUS LAW DITOLAK BURUH, BAHLIL: BAGIAN DARI DINAMIKA
Jakarta, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan
tanggapannya mengenai sikap penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Menurut mantan pengusaha itu, sikap penolakan buruh merupakan bagian dari dinamika sosial.
Sebab, akan selalu ada penolakan terhadap hal-hal yang baru, termasuk salah satunya adalah aturan
baru. "Penolakan (merupakan) bagian dari dinamika, saya yakin ada solusi," ujar dia, di Jakarta, Senin
(17/2).
Bahlil menjelaskan, pemerintah bakal memberikan ruang bagi para buruh untuk menyampaikan
aspirasinya, yakni di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI. Sehingga, nantinya
para buruh juga dapat memberikan masukan-masukan terhadap draft Omnibus Law, khususnya Cipta
Kerja (Ciptaker).
Buruh Bandung Barat Tolak UU Omnibus Law Di sisi lain, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia itu juga menganggap, bahwa dunia investasi tidak akan bergerak tanpa adanya buruh,
begitu juga sebaliknya.
"Investasi membutuhkan lapangan kerja dan tenaga kerja butuh inevstasi. Keduanya tidak bisa
dipisahkan. Tinggal cari titik temu mencari kebaikan," kata dia.
Sementara itu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,
Menteri Keuangan (Menkeu), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Menteri Hukum dan HAM
