Page 206 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 206
SOAL OMNIBUS LAW, FAHRI HAMZAH: ENGGAK PERLU REPOT, KITA TAK BIASA
Title
BIKIN BEGINI
Media Name kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/18023141/soal-omnibus-law-fahri-
Page/URL
hamzah-enggak-perlu-repot-kita-tak-biasa-bikin-begini
Journalist Fitria Chusna Farisa
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, seharusnya pemerintah tak perlu repot-repot
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia tak sepakat adanya omnibus law semacam itu. Fahri menilai, keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja
rentan dipersoalkan publik. Apalagi, jika aturan tersebut dinilai tak mewakili kepentingan buruh.
Quote
Enggak perlu repot, kita enggak biasa bikin begini-begini, nanti jadi kacau
-- Fahri Hamzah, Mantan Wakil Ketua DPR
SOAL OMNIBUS LAW, FAHRI HAMZAH: ENGGAK PERLU REPOT, KITA TAK BIASA BIKIN BEGINI
Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, seharusnya pemerintah tak perlu repot-repot
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia tak sepakat adanya omnibus law semacam itu.
"Enggak perlu repot, kita enggak biasa bikin begini-begini, nanti jadi kacau," kata Fahri selepas
mengikuti diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri menilai, keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja rentan dipersoalkan publik. Apalagi, jika aturan
tersebut dinilai tak mewakili kepentingan buruh.
Bahkan, bukan tidak mungkin jika di tengah jalan aturan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dan
hakim MK memutuskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi.
Jika hal itu terjadi, justru akan mengacaukan peraturan-peraturan lainnya yang termaktub dalam
Omnibus Law Cipta Kerja.
"Daripada itu diikat dalam undang-undang nanti di tengah jalan undang-undang harus disinkronisasi
dengan yang lain, di tengah jalan nanti di-judicial review di MK, misalnya hakimnya menjatuhkan,
mematahkan, maka semua aturan lain jadi kacau," ujar dia.
Fahri berpendapat, demokrasi dan aturan yang ada di Indonesia untuk saat ini sudah cukup.
Oleh karenanya, alih-alih menyusun omnibus law ini, ia menilai akan lebih baik jika presiden
menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan regulasi dalam hal cipta kerja.
