Page 203 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 203
Title CATUT NAMA PRESIDEN KSPI, YLBHI: ITU CARA UNTUK MEMECAH BELAH
Media Name jawapos.com
https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2020/catut-nama-presiden-kspi-ylbhi-itu-
Page/URL
cara-untuk-memecah-belah/
Journalist Saifan Zaking
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat Surat Keterangan (SK)
Nomor 121 Tahun 2020 membentuk tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi
ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam tim tersebut tercatut nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPI) Said Iqbal.
Padahal, Said tidak pernah sekalipun setuju untuk bergabung dalam tim tersebut.
Quote
KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Kemenko
Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, isi draf itu,
KSPI tidak bertanggungjawab atas isi pasalnya
-- Said Iqbal, Presiden KSPI
CATUT NAMA PRESIDEN KSPI, YLBHI: ITU CARA UNTUK MEMECAH BELAH
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat Surat Keterangan (SK)
Nomor 121 Tahun 2020 membentuk tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi
ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam tim tersebut tercatut nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPI) Said Iqbal.
Padahal, Said tidak pernah sekalipun setuju untuk bergabung dalam tim tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
mengatakan bahwa pencatutan nama itu bisa memicu perpecahan. Padahal, serikat buruh merupakan
salah satu pihak yang dibahas dan akan terdampak langsung dengan RUU ini.
"Ini cara-cara lama, cara-cara untuk menjustifikasi (melakukan pembenaran terhadap RUU) sekaligus
memecah belah. Hal ini juga menunjukkan pemerintah tidak punya itikad baik untuk melibatkan
masyarakat," katanya kepada JawaPos.com, Senin (17/2).
Ia juga menyebutkan bahwa kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Pasalnya telah melanggar Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ini bisa
disebut sebagai pemalsuan dengan mengambil keuntungan secara sepihak.
"Kalau kita liat itu sebagai pemalsuan ya masuk KUHP. Hanya saja memang harus dibuktikan niatnya
(pemalsuan atau bukan). Iya (yang digugat Menko Perekonomian)," kata dia.
