Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 105
BPJamsostek Agus Susanto dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Komisi IX, Rabu (8/7).
Bila dirinci, penyaluran MLT ini digunakan untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi sebesar
Rp 17,92 miliar atau 166 unit, untuk KPR non subsidi sebesar Rp 1,06 triliun atau 5.381 unit,
serta untuk pinjaman renovasi perumahan sebesar Rp 8,97 miliar atau untuk 189 unit rumah.
Agus menerangkan, penyaluran MLT ini memang masih menghadapi berbagai hambatan.
Berbagai hambatan mulai dari sisi BP Jamsostek di mana harus terdapat imbal hasil yang optimal
untuk peserta BPJamsostek, dimana harus di atas rata-rata tingkat suku bunga deposito bank
pemerintah.
Selanjutnya dari sisi bank, di mana margin keuntungan masih dianggap kurang bagi perbankan
karena untuk margin MLT lebih rendah dari margin FLPP.
"Jadi bank untuk menyalurkan, dia bisa dapat sumber dana dari FLPP atau dari BPJamsostek
melalui skema MLT. Ternyata bank itu lebih menguntungkan kalau dia pakai dananya dari FLPP.
Sehingga bank rasanya ada keengganan untuk menyalurkan MLT itu dari sumber dana
BPJamsostek sehingga belum maksimal," terang Agus.
Tak hanya itu, ada juga hambatan dari sisi peserta terkait dengan kemampuan daya beli pekerja,
tidak bankable, kurangnya dukungan/rekomendasi dari perusahaan dalam pengambilan MLT,
serta kurangnya sosialisasi.
Dan dari sisi developer adalah harga lahan yang semakin mahal dan lokasi kurang strategis
serta persyaratan dalam pengajuan kredit konstruksi cukup sulit dipenuhi.
Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyaluran
MLT upaya yang dilakukan BPJamsostek adalah memperluas kerja sama dengan BPD dalam
rangka penyaluran MLT perumahan pekerja, menerapkan sistem kuota dalam rangka
penyaluran MLT kepada peserta BPJamsostek serta menurunkan rate funding dengan tetap
menjaga hasil yang optimal untuk peserta..
104