Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 188
"Mayoritas penduduk 56 persen yang bekerja memiliki pendidikan rendah, seperti SMP ke
bawah. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar kondisi ketenagakerjaan saat ini," ujar
Menaker Ida saat menggelar rapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Senayan, Rabu (8/7).
Menurutnya rendahnya tingkat pendidikan berimbas pada minimnya serapan tenaga kerja di
Tanah Air. Tak heran, kata Ida, jika banyak kelompok pengangguran didominasi kalangan usia
muda dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun.
Sementara itu, terkait sebaran wilayah pengangguran terbanyak di Pulau Jawa berada di
Provinsi Banten, Jawa Barat. Kemudian untuk luar Pulau Jawa berada di Provinsi Maluku.
Politisi asal PKB tersebut kemudian menyebut, jika sektor informal masih menjadi andalan bagi
penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan lapangan kerja
baru dari sektor formal agar memangkas jarak penyerapan." Dimana persentase pekerja
informal masih mendominasi dengan angka 56 persen. Namun, secara umum tren menunjukkan
adanya peningkatan jumlah pekerja formal dari tahun ke tahun. Ini yang memang kita harapkan
agar terjadi keseimbangan," jelasnya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada
27 Mei 2020 lalu mencatat jumlah pekerja yang terkena akso pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan dirumahkan akibat pandemi virus corona (Covid-19) mencapai sekitar 1,7 juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini jumlah pekerja yang
terkena PHK dan dirumahkan belum banyak berubah. Ini lantaran belum adanya laporan
perusahaan terkait update tersebut kepada pihak Disnaker di daerah.
"Sebenarnya naik turunnya jumlah PHK ini kecil karena banyak pekerja sudah kerja kembali
dirumahkan. Lalu PHK juga kan prosedur panjang, kebanyakan mereka dirumahkan angka PHK
kecil. Kalau ada PHK ditemukan, banyak sekali perusahaan tidak laporkan ke kita," ujar dia saat
berkunjung ke Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Selain itu, Ida menyampaikan, beberapa perusahaan yang melakukan PHK kerap menyelesaikan
kasus tersebut secara internal dan tidak terdata oleh Kemnaker, seperti yang dilakukan Grab,
Gojek dan Lion Air.
"Jadi data hanya segitu aja karena yang dirumahkan sudah bekerja kembali, apalagi di zona
hijau. Saya datang ke kawasan industri juga banyak yang operasi. Kita tinggal pastikan protokol
kesehatannya aja agar tak ada Covid-19," ujar dia.
Di samping Kemnaker, beberapa asosiasi perusahaan telah merilis data angka PHK selama masa
pandemi. Seperti dilakukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang mencatat
sekitar 6,4 juta pekerja yang dirumahkan.
Kemudian asosiasi tekstil yang melaporkan sebanyak 2,1 juta karyawan, pengusaha angkutan
darat yang tergabung di Organda sebanyak 1,4 juta karyawan, serta asosiasi alas kaki dan
elektronik masing-masing 250 ribu karyawan.
Jumlah-jumlah tersebut melebihi data Kemnaker yang menyebut karyawan yang terkena
pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan berkisar 2,9 juta orang pada Mei 2020..
187
