Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 190
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, meskipun leading negotiator hal ini adalah Kementerian
Ketenagakerjaan, tetapi mengingat natur bilateral kesepakatan dan diplomasi perlindungan WNI
sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia, maka Kementerian Luar Negeri juga
memiliki peran langsung dalam pembaruan MoU itu.
"Pada Kemenlu, saya kembali mengingatkan agar segera menindaklanjuti pembaharuan MoU
tersebut," kata Aryani.
Dia menilai ketiadaan MoU akan menjadikan posisi tawar pekerja migran domestik Indonesia
menjadi sangat lemah karena tidak adanya jaminan menyangkut gaji, jam kerja, asuransi
kesehatan dan legal framework sebagai payung hukum perlindungan.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Ketahanan Nasional terkait Pandemi
COVID-19 di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa
(7/7/2020) kemarin, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andy Rachmianto,
menjelaskan bahwa draf MoU sudah dikirim oleh Pemerintah Malaysia.
Aryani menilai bahwa pernyataan itu berarti status terakhir saat ini sedang menunggu counter
draft dari Indonesia.
"Artinya bola sekarang ada di kita," kata Aryani..
189
