Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 210
"Pembiayaan penyediaan perumahan Indonesia melalui program JHT hanya satu akun. Tidak
dapat disinergikan dengan Tapera," ujarnya dalam rapat dengan pendapat di Komisi IX DPR,
Rabu (8/7).
Seperti diketahui, dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) manfaat JHT berupa uang tunai dapat dibayarkan sekaligus
ditambah dengan hasil pengembangannya.
Sebagian manfaat tersebut dapat diambil oleh peserta setelah mencapai masa kepesertaan 10
tahun sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta mempersiapkan masa pensiun, salah
satunya dengan penyediaan perumahan.
Di samping itu dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program JHT, terdapat dua hal yang mengatur tentang perumahan yakni pada Pasal 22 dan
Pasal 25.
Dalam Pasal 22, peserta dapat mengambil sebagian manfaat JHT berupa uang tunai sebesar 30
persen untuk kepemilikan perumahan atau 10 persen dari jumlah JHT yang bersumber dalam
individual account sebagai persiapan pensiun. Pengambilan manfaat ini dilakukan 1 kali selama
masa kepesertaan Jamsostek.
Sementara, dalam pasal 25, peserta JHT juga dapat memperoleh fasilitas pembiayaan
penyediaan perumahan yang dananya bersumber pada jaminan sosial hari tua dalam bentuk
manfaat layanan tambahan (MLT) berupa pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan
rumah, atau pinjaman untuk renovasi perumahan.
Keberadaan pembiayaan perumahan dalam program JHT tersebut sebelumnya juga jadi alasan
pengusaha menolak program Tapera. Selain tumpang tindih, tanggungan pengusaha untuk
Tapera ditambah iuran kepesertaan JHT BP Jamsostek sekitar 3,7 persen dari tarif kepesertaan
akan makin membebani pengusaha.
Belum lagi, ada iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang juga harus ditanggung pengusaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Antonius J Supit menuturkan rata-rata beban iuran kepesertaan pengusaha
untuk BP Jamsostek serta BPJS Kesehatan saja berkisar Rp6,7 miliar per bulan.
Bahkan, ada salah satu grup usaha dengan pekerja mencapai 110 ribu orang menanggung
beban iuran mencapai Rp60 miliar per bulan.
"Dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan saja, total yang harus kami bayar sekitar
10,24 persen sampai 11,74 persen dari total gaji yang kami bayar," ungkapnya.
Tak heran, sambung dia, bila banyak pengusaha yang justru meminta pemerintah bisa
mengeluarkan kebijakan tunda bayar iuran BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek kepada dunia
usaha di tengah pandemi corona. Sebab, biayanya cukup besar dan mengganggu arus kas di
tengah pandemi corona ini..
209
