Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 221
Judul Tingkatkan Standar Kompetensi Pekerja Film
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Standar Kompetensi Kerja Bidang Perfilman
Halaman/URL https://www.koran-jakarta.com/tingkatkan-standar-kompetensi-
pekerja-film/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-08 13:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana akan membangun dua Balai Latihan Kerja
(BLK) komunitas untuk bidang perfilman . Alokasi anggaran yang disiapkan yakni Rp 1 miliar
untuk masing-masing BLK, atau total sekitar Rp 2 miliar.
TINGKATKAN STANDAR KOMPETENSI PEKERJA FILM
Standar Kompetensi I Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pada acara peluncuran Standar
Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman, di Jakarta, Selasa (7/7).
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Standar Kompetensi Kerja
Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Terdapat 14 standar kompetensi pekerja di bidang
perfilman dalam SKKNI yang diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi pelaku dan
pekerja film.
"Kita harapkan bisa membangun sumber daya manusia (SDM) perfilman yang mampu bersaing
secara global," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pada acara peluncuran
Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman, di Jakarta, Selasa (7/7).
Menaker mengatakan selain menetapkan SKKNI, Kemnaker akan membangun balai latihan kerja
(BLK) bekerja sama dengan komunitas perfilman atau menyokong lembaga-lembaga pelatihan
film yang sudah ada. Telah ada anggaran untuk pembangunan dua BLK masing-masing 1 miliar
rupiah untuk membiayai infrastruktur maupun biaya pelatihan.
Metode Efektif Perlindungan terhadap profesi atau pekerja film juga harus diprioritaskan. Film,
lanjut Menaker, merupakan metode efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada
masyarakat, tapi di sisi lain industrinya hubungan industrial antara pemberi dan penerima kerja
masih rentan, terutama dari segi perlindungan para pekerja.
220
