Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

"Kementerian telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar
kerja. Terlebih di industri 4.0 mengedepankan penggunaan teknologi dan online," ujar Menaker
Ida saat menggelar rapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Senayan, Rabu (8/7).

Pertama, penyiapan kompetensi baru melalui kebijakan triple skilling. Yakni Skilling, Re-skilling,
dan Up-skilling.

Menurutnya penyesuaian kompetensi baru bertujuan untuk peningkatan kompetensi kerja,
updating skills, multi skilling, sampai peningkatan karir. Imbasnya tenaga kerja Indonesia dapat
bersaing secara global.

Kedua, mengoptimalkan proses pemagangan untuk menambah pengalaman kerja. Ketiga,
peningkatan soft skills dan produktivitas kerja.

Kemudian, sambung Ida, melakukan re-desaign kurikulum dengan pendekatan human digital
skills. Sebab proses otomatisasi dan digitalisasi akan menjadi tonggak utama kegiatan industri
di era kenormalan baru.

Kelima, mengoptimalkan proses kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pelatihan bersama
pelaku industri untuk kebutuhan kompetensi. Yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Ini untuk meningkatkan proses link and match. Sebab dalam kondisi riil di lapangan kerap
ditemui ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kesediaan tenaga kerja yang ada,"
tukasnya.

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat
(Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, digitalisasi yang terakselerasi selama pandemi
Corona Covid-19 harus direspons secara tepat. Salah satunya, mendorong revolusi industri 4.0.

Menurut Setiawan pada masa kini, mau tidak mau seluruh sektor harus berbasis internet. Pada
2021 ucap Setiawan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar harus mempercepat pelaksanaan
revolusi industri 4.0.

Perubahan cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan pekerjaan selama Covid-
19 menjadi salah satu faktor pendorong. Setiawan mencontohkan bagaimana Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan via daring (online).

"Ambil contoh Musrenbang, biasanya dilaksanakan di suatu tempat, mengundang banyak orang,
dan biaya yang cukup besar, tapi saat ini anggaran bisa dipangkas melalui pertemuan virtual,
dan lancar tidak ada persoalan apa-apa," ucap Setiawan dalam keterangan resmi, Kamis
(11/6/2020).

Setiawan menyebutkan, pemulihan ekonomi akan dilakukan pada 2021. Sejumlah upaya harus
dilakukan seperti mengklasifikasi risiko-risiko kesehatan, dan mendorong sektor usaha yang
berdampak besar pada ekonomi, tapi minim risiko sebaran Covid-19 atau aspek kesehatan.

Setiawan menerangkan penerapan protokol kesehatan harus diterapkan dengan baik oleh
masyarakat. Kemudian lanjut Setiawan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten dan kota, harus dilakukan.

"Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal," ujar Setiawan..

215