Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 6
Ringkasan
Transisi perubahan dari Bapertarum menjadi BP Tapera meninggalkan masalah bagi para
pesertanya. Sekretaris Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Bima Haria,
mengungkapkan banyak PNS yang mengeluhkan perubahan dari Bapertarum ke BP Tapera.
Hingga kini, uang tabungan 200.000 pensiunan PNS tidak bisa cair, padahal likuidasi
Bapertarum-PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018.
JANGKAUAN MINIM TABUNGAN PERUMAHAN
"Duitnya itu besar sekalis Kenapa dana ini dikelda oflelto aset manajemen? Kenapa tidak
difungsikan sebagai secondary mortgage fund untuk pendanaan jangka panjang
properti? Itu saja sudah profit "
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)
Junaidi Abdillah berharap implementasi program Tabungan Pei'umahan Rakyat (Tapera) juga
menyasar pekerja informal sebagai peserta. Hal itu dilakukan agar masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) segera memiliki rumah. "Saya memperkirakan subsidi perumahan akan semakin
kecil. Ini sudah terbukti sejak empat tahun lalu- Harapan kami, Tapera harus segera
dioperasikan maksimal dua tahun," ujarnya kepada Tempo, kemarin.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, semua
pekerja akan mempunyai Tapera, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta. Khusus untuk
sektor swasta, pei-usahaan harus mendaftarkan pekerjanya paling lambat, tujuh tahun.
Menurut Junaidi, pemenuhan kebutuhan rumah melalui Badan Pengelola Tapera tidak bisa
ditunda dalam waktu lama. "Kehadiran Tapera dalam mengurangi backlog perumahan
merupakan suatu harapan besar dari masyarakat, terutama MBR, untuk segera mendapatkan
rumah," kata dia.
Untuk pengadaan perumahan bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, dan
pegawai badan usaha milik negara (BUMN), Junaidi mengatakan, bisa dipercepat karena instansi
tersebut sebelumnya sudah mengadakan iuran perumahan. Kemudian penyertaan dana Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebagai tabungan pemei'intah, yang segera dilebur
pengelolaannya oleh Tapera, bisa mempercepat program.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Ibtok Pau-lus Lusida berharap
Tapera dijalankan secara matang. Tapera harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah hai-us memitigasi potensi penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara.
"Duitnya itu besar sekali. Kenapa dana ini dikelola oleh aset manajemen? Kenapa tidak
difungsikan sebagai secondary mortgage fund untuk pendanaan jangka panjang pi-operti? Itu
saja sudah profit," ujarnya.
Adapun tentang pro-kontra yang terjadi di kalangan pekerja dan pengusaha, menurut Totok,
diperlukan pembahasan pemungutan iuran ganda setelah Tapera berjalan. Pemerintah
diharapkan mempermudah syar atpeng-ajuan kredit pemilikan rumah (KPR) yang sampai saat
ini masih berlapis, terutama dari bank.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas)
Jaya Risma Gandhi mempertanyakan pengawasan yang dilakukan BP Tapera. Menurut dia,
pengelolaan dana publik harus transparan dan tidak merugikan masyarakat agar kasus Asuransi
Jiwasraya dan Asabri tidak terulang.
5