Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 6

Ringkasan

              Transisi perubahan dari  Bapertarum  menjadi BP  Tapera  meninggalkan masalah bagi para
              pesertanya.  Sekretaris  Jenderal  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  (Korpri),  Bima  Haria,
              mengungkapkan banyak  PNS  yang mengeluhkan perubahan dari Bapertarum ke  BP Tapera.
              Hingga  kini,  uang  tabungan  200.000    pensiunan  PNS    tidak  bisa  cair,  padahal  likuidasi
              Bapertarum-PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018.



              JANGKAUAN MINIM TABUNGAN PERUMAHAN

              "Duitnya  itu  besar  sekalis  Kenapa  dana  ini  dikelda  oflelto  aset  manajemen?  Kenapa  tidak
              difungsikan sebagai secondary mortgage fund untuk pendanaan jangka panjang

              properti? Itu saja sudah profit "

              Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)
              Junaidi Abdillah berharap implementasi program Tabungan Pei'umahan Rakyat (Tapera) juga
              menyasar pekerja informal sebagai peserta. Hal itu dilakukan agar masyarakat berpenghasilan
              rendah (MBR) segera memiliki rumah. "Saya memperkirakan subsidi perumahan akan semakin
              kecil.  Ini  sudah  terbukti  sejak  empat  tahun  lalu-  Harapan  kami,  Tapera  harus  segera
              dioperasikan maksimal dua tahun," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

              Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, semua
              pekerja akan mempunyai Tapera, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta. Khusus untuk
              sektor swasta, pei-usahaan harus mendaftarkan pekerjanya paling lambat, tujuh tahun.

              Menurut  Junaidi,  pemenuhan  kebutuhan  rumah  melalui  Badan  Pengelola  Tapera  tidak  bisa
              ditunda  dalam  waktu  lama.  "Kehadiran  Tapera  dalam  mengurangi  backlog  perumahan
              merupakan suatu harapan besar dari masyarakat, terutama MBR, untuk segera mendapatkan
              rumah," kata dia.


              Untuk pengadaan perumahan bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, dan
              pegawai badan usaha milik negara (BUMN), Junaidi mengatakan, bisa dipercepat karena instansi
              tersebut sebelumnya sudah mengadakan iuran perumahan. Kemudian penyertaan dana Pusat
              Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebagai tabungan pemei'intah, yang segera dilebur
              pengelolaannya oleh Tapera, bisa mempercepat program.

              Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Ibtok Pau-lus Lusida berharap
              Tapera  dijalankan  secara  matang.  Tapera  harus  benar-benar  bermanfaat  bagi  masyarakat.
              Pemerintah  hai-us  memitigasi  potensi  penyalahgunaan  yang  berpotensi  merugikan  negara.
              "Duitnya  itu  besar  sekali.  Kenapa  dana  ini  dikelola  oleh  aset  manajemen?  Kenapa  tidak
              difungsikan sebagai secondary mortgage fund untuk pendanaan jangka panjang pi-operti? Itu
              saja sudah profit," ujarnya.

              Adapun tentang pro-kontra yang terjadi di kalangan pekerja dan pengusaha, menurut Totok,
              diperlukan  pembahasan  pemungutan  iuran  ganda  setelah  Tapera  berjalan.  Pemerintah
              diharapkan mempermudah syar atpeng-ajuan kredit pemilikan rumah (KPR) yang sampai saat
              ini masih berlapis, terutama dari bank.

              Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas)
              Jaya  Risma  Gandhi  mempertanyakan  pengawasan  yang  dilakukan  BP  Tapera.  Menurut  dia,
              pengelolaan dana publik harus transparan dan tidak merugikan masyarakat agar kasus Asuransi
              Jiwasraya dan Asabri tidak terulang.


                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11