Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020

"Kami harus paham betul ke mana uang ini akan diinvestasikan dan keuntungannya siapa yang
akan mendapatkan. Lalu, apakah tepat sasaran untuk MBR atau tidak," ujar Risma.

Menurut dia, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun di bank-bank negara sampai
sekarang belum bisa dinikmati kalangan masyarakat bawah. "Bagaimana ekonomi mau bergerak
kalau uang di perbankan banyak tapi enggak bisa disalurkan?" kata dia.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Arianto-ro, mengatakan sedang
menyiapkannilaitambahan yang menarik dan mudah dijangkau pekerja informal.

Meski masih berfokus pada ASN, TNI, dan Polri, Eko mengatakan peserta mandiri sudah bisa
langsung ikut serta pada tahun depan. "Kami yakin kepesertaan sektor informal dan swasta
akan lebih mudah, meskipun baru wajib setelah tujuh tahun," ujarnya.

Eko mengatakan pengawasan BP Tapera dilakukan berlapis. Pertama, BP Tapera akan diawasi
oleh Komite . Tapera, yang terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai
ketua komite. Adapun anggotanya adalah Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seorang profesional. Kedua, BPTapera juga diawasi oleh OJK
dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga, secara tidak langsung' BP Tapera diawasi oleh mitra kerja lembaga keuangan, seperti
bank kustodian, manajer investasi, bank, dan perusahaan pembiayaan yang juga diawasi oleh
OJK. "Terakhir tentunya peserta Tapera juga secara tidak langsung melakukan fungsi
pengawasan karena dana mereka dapat dilihat secara transparan," kata Eko.

caption-

Pembangunan perumahan di kawasan Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, 8 Juli lalu.
Semua pekerja akan mempunyai Tapera, baik pegawai negeri sipil maupun swasta.

6