Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 114
Menurut Eva, untuk konsep atau draft aturan turunan UU tersebut prinsipnya sudah
ada, dimana beberapa di antaranya tinggal menunggu proses tanda tangan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). "Ada yang masih pnroses harmonisasi, dan ada yang masih
dalam tingkat pembahasan interkementerian dan juga uji publik dengan NGO/ atau
LSM.
"Kami akui, ada sedikit kendala dalam pengaturan waktu masing-masing
Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses pembahasan atau harmonisasi. Tapi
kami tetap targetkan paling lambat pada November atura-aturan turunan tersebut
sudah diselesaikan," kata dia.
Sebelumnya Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri
Wisnuwardhani, mengatakan, rancangan peraturan perlindungan dan pengawasan
harus menekankan mengenai mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum
bagi PMI. Perlu ada bab tersendiri yang menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3
Undang-Undang PPMI mengenai penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
"Apakah PMI dapat menyelesaikan perselisihan melalui PHI sehingga penyelesaian
dapat segera diselesaikan, " kata Savitri.
Page 113 of 135.
