Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019

Title ATUR WAKTU TAK BERES, PENYELESAIAN ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN TKI MOLOR
Media Name sp.beritasatu.com
Pub. Date 23 September 2019
https://sp.beritasatu.com/nasional/atur-waktu-tak-beres-penyelesaian-a turan-turunan-
Page/URL
uu-pelindungan-tki-molor/576520/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Penyusunan aturan turunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI)
sampai saat ini belum selesai. Pasalnya ada kendala pengaturan waktu dari
kementerian dan lembaga terkait yang merancang dan menyusun aturan turunan
UU tersebut.

"Kami akui, ada sedikit kendala dalam pengaturan waktu masing-masing
kementerian dan lembaga terkait dalam proses pembahasan atau harmonisasi," kata
Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana,
kepada Beritasatu.com Senin (23/9/2019).

Padahal pada bulan Juli 2019, Eva mengatakan kepada media bahwa penuntasan
penyusunan aturan turunan tersebut paling lambat Agus 2019.

Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan aturan UU tersebut
adalah Kemnaker, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Menurut Eva, untuk konsep atau draft aturan turunan UU tersebut prinsipnya sudah
ada, dimana beberapa di antaranya tinggal menunggu proses tanda tangan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). "Ada yang masih pnroses harmonisasi, dan ada yang masih
dalam tingkat pembahasan interkementerian dan juga uji publik dengan NGO/ atau
LSM.

"Kami akui, ada sedikit kendala dalam pengaturan waktu masing-masing
Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses pembahasan atau harmonisasi. Tapi
kami tetap targetkan paling lambat pada November atura-aturan turunan tersebut
sudah diselesaikan," kata dia.

Sebelumnya Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri
Wisnuwardhani, mengatakan, rancangan peraturan perlindungan dan pengawasan
harus menekankan mengenai mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum
bagi PMI. Perlu ada bab tersendiri yang menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3
Undang-Undang PPMI mengenai penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
"Apakah PMI dapat menyelesaikan perselisihan melalui PHI sehingga penyelesaian
dapat segera diselesaikan, " kata Savitri.

Page 133 of 135.