Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 129

Title          SETELAH LALUI PERUNDINGAN ALOT, UMSK KARAWANG DISAHKAN GUBERNUR JABAR
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      23 September 2019
                              https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/09/23/setelah-lalui-p erundingan-
               Page/URL
                              alot-umsk-karawang-disahkan-gubernur-jabar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat telah menuntaskan persetujuan penerbitan
               upah minimum sektor kota/kabupaten (UMSK) 2019. Terdapat sebelas wilayah yang
               mendapat persetujuan untuk menggulirkan UMSK bagi para pekerja sektoral di
               wilayah. Karawang menjadi daerah terakhir yang sudah ditetapkan UMSK 2019 oleh
               Gubernur Jabar pada Senin, 23 September 2019.

               Di satu sisi, Federasi serikat pekerja metal indonesia (FSPMI) Karawang menggelar
               aksi demo di depan Gedung Sate menuntut agar gubernur segera mengesahkan
               UMSK Karawang karena saat itu UMSK Karawang merupakan satu-satunya UMSK
               yang belum disahkan, sedangkan wilayah lain sudah lebih dulu menerapkan UMSK
               2019 dalam pengupahannya.


               "UMSK Karawang pagi tadi SK nya sudah ditandatangan Gubernur, berkasnya besok
               dikirimkan oleh pak Kabid HI&Jamsos serta pak Kabid Pengawasan langsung
               diserahkan pada Bupati Karawang," tutur kepala Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi Jabar, M Ade Afriandi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota
               Bandung usai aksi demo usai.

               Tahun ini, pemerintah telah menerbitkan sebelas keputusan gubernur untuk
               pengesahan UMSK 2019 yang meliputi Subang,  Depok, Indramayu, Kabupaten
               Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Bekasi,
               Kabupaten Bogor, dan Karawang.

               Ade mengatakan, proses penetapan UMSK Karawang memang alot. Pihaknya
               sampai melakukan 24 kali fasilitasi, bahkan mereka jemput bola pada pemerintah
               Kawarang. "Proses di Karawanganya itu sangat lambat. Dari April sudah kita
               komunikasi, koordinasi dengan Disnaker setempat, kurang lebih fasilitasi sekitar 24
               kali. Jadi wajar (deadlock) ada sisi para pengusaha atau Apindo dan dari serikat
               pekerja, mungkin tidak ada titik temu," ujar dia.

               Menurut dia, sebagai dewan pengupahan pihaknya sebetulnya sudah melakukan
               perubahan pola. Pihaknya melakukan jemput bola permohonan dan melakukan
               fasilitasi dan konsultasi. Mereka tidak lagi menunggu permohonan untuk fasilitasi
               dan konsultasi.






                                                      Page 128 of 135.
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134