Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 32
Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja diketahui merupakan kewajiban bagi para
pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi.
"Kementerian PUPR sebagai pembina konstruksi bertanggung jawab terhadap
ketrampilan, handalnya para pekerja konstruksi. Tanpa itu sekali lagi, tidak akan
terbangun tol, tidak akan terbangun jembatan, dan bangunan-bangunan lain,"
ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mendorong digitalisasi informasi rantai pasok
industri material dan peralatan konstruksi sangat diperlukan dalam pembangunan
infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang diharapkan
manfaatnya oleh masyarakat.
"Kuncinya adalah seluruh stakeholder rantai pasok berkoordinasi untuk bekerja
sama dalam rangka melakukan pemetaan registrasi data-data yang mereka miliki.
Kemudian Pemerintah mendukung dari sisi regulasi dan data-data dari Pemerintah.
Itu gunanya informasi digital sehingga mempermudah menginformasikan kepada
masyarakat yang menggunakan material dan peralatan yang ada di Indonesia, kalau
tidak ada kita juga kesulitan," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif
Burhanuddin.
Pewarta: M Razi Rahman Editor: Risbiani Fardaniah COPYRIGHT (c)2019
Page 31 of 135.
