Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 30
"Kami menyambut positif penghargaan JDIHN 2019. Terimakasih kepada seluruh
pegawai dan masyarakat umum yang terus memanfaatkan dan menggunakan JDIH
Kemnaker untuk mencari informasi hukum dan peraturan perundangan-undangan
terkait ketenagakerjaan, " ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemnaker, Budiman menambahkan, JDIH yang
dikelola Kemnaker merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen
hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta sarana pemberian
palayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
" Kita ingin, JDIH Kemnaker ini bisa menciptakan pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai unit satuan kerja dan
UPT di lingkungan Kemnaker, " katanya.
Penghargaan JDIH 2019, kata Budiman, menjadi pemacu semangat untuk membuat
basis data dengan penguatan JDIH. Integrasi data JDIH menjadi sangat penting dan
menjadi sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat.
"Ke depan, kita akan terus mengembangkan diri dalam pengelolaan digital informasi
dan dokumentasi hukum sesuai dengan era revolusi industri 4.0," kata Budiman.
Mekanisme penilaian JDIHN award sesuai Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang
JDIHN dan Permenkum-HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan
teknis dokumentasi dan informasi hukum.
Instrumen penilaian meliputi aspek organsasi, SDM, koleksi dokumen-dokumen
hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
Page 29 of 135.
