Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019

dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2019
tersebut.
Adapun penerima 2 juta kartu itu dibagi menjadi dua desain implementasinya
berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses regular (tatap
muka). Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta
untuk memberikan pelatihan. Sedangkan regular, pelatihan dan sertifikasi akan
dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan
Kerja (BLK).

"Syaratnya yang penting dia warga negara Indonesia, usianya diatas 18 tahun,"
kata Hanif.

Nah terkait bantuan dana kepada pengguna kartu pra-kerja, Hanif mengatakan,
insentif baru bisa diberikan setelah para pengguna kartu pra-kerja melakukan
pelatihan vokasi sampai selesai. Waktu pelatihan ditargetkan hanya 2 bulan.
Namun, total insentif yang diberikan masih belum ditentukan oleh pemerintah.
Dia mengatakan, insentif diberikan sebagai 'uang saku' bagi para pencari pekerja
yang telah mendapatkan pelatihan vokasi untuk mencari pekerjaan. Insentif yang
diberikan pemerintah pun hanya dibatasi waktu. Maksimal pengguna kartu hanya
mendapatkan uang selama 3 bulan.

"Bahasa sederhananya itu (intensif) untuk bantu transport nyari kerja, Makanya
disebutnya insentif, jadi jangan nulis gaji," tandasnya.

Rencananya, pelatihan vokasi itu akan diberikan untuk berbagai bidang kerja.
Namun saat ini yang menjadi prioritas nasional pemerintah adalah sektor
manufaktur, ekonomi digital, kesehatan sampai dengan pariwisata. Kebijakan ini
akan direncanakan mulai pada Januari 2020 mendatang.

Kartu Pra-Kerja Berbeda dengan Super Deductible Tax Perlu diketahui, kebijakan
kartu pra-kerja beda lagi dengan kebijakan Jokowi soal super deductible tax (SDT).
Sebagai informasi, SDT merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada
industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Insentif yang diberikan
pemerintah untuk kebijakan itu adalah pengurangan penghasilan bruto maksimal
200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran
(vokasi).

Sama halnya dengan Kartu Pra-kerja, pelatihan vokasi kepada mereka yang telah
bekerja diharapkan untuk meningkatkan mutu SDM nasional agar bisa bersaing
(Upskilling). Di situ, nantinya para pekerja akan diberikan pembekalan secara cuma-
cuma (gratis) dan juga mendapatkan insentif tertentu. Upskilling dilakukan
pemerintah dengan bekerja sama perusahaan-perusahaan.

"Nah untuk upskilling itu untuk pekerja existing yaitu orang yang masih kerja seperti
kalian lalu kalian istilahnya cuti tanpa di bayar, terus kemudian untuk mendapatkan
pelatihan. Makanya pada saat kalian cuti kalian bisa dapet upskilling gratis,"
tutupnya..

Page 40 of 171.