Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 38
Bhima mengatakan, anggaran untuk kartu pra-kerja ini cukup besar. Maka dari itu,
sasaran dan implementasinya haruslah tepat Termasuk mengenai rincian teknis
pelatihan vokasi reguler maupun digital yang dilakukan pemerintah.
"Misalnya berapa banyak BLK (Balai Latihan Kerja) yang akan direvitalisasi,
kemudian pengadaan instruktur untuk pelatihan agar output -nya berkualitas,"
jelasnya.
Potensi Moral Hazard Meski mewanti-wanti agar sasaran dan implementasinya tepat
jika dijalankan, Bhima sendiri menilai, program kartu pra-kerja bisa menimbulkan
moral hazard.
Orang-orang yang mengikuti pelatihan vokasi bisa jadi termotivasi bukan karena
ingin mendapatkan pekerjaan, melainkan insentif dalam kartu pra-kerja.
"Jadi, itu kurang tepat. Karena motivasi peserta ikut training belum tentu untuk
diterima bekerja. Tapi ada insentif gaji yang ditawarkan pemerintah. Ini potensi
moral hazard ," bebernya.
Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan ragu dengan efektivitas program kartu pra-
kerja untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Ditambah lagi, tidak adanya link
and match dengan sektor industri bisa jadi penghalang besar para pengguna 'kartu
sakti' tersebut untuk mencari pekerjaan pasca pelatihan vokasi.
"Sektor formal dalam kondisi yang melambat khususnya serapan tenaga kerja di
manufaktur. Jadi, saya ragu kesiapan dari sektor industri untuk serap peserta kartu
pra-kerja. Kecuali ekonomi ke depan mulai membaik," pungkasnya.
Sebagai informasi, program kartu pra-kerja ini ialah kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar
memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Caranya melalui pelatihan vokasi.
Pelatihan akan diikuti pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi terkena PHK dari
perusahaan. Untuk para pencari kerja, akan diberikan suatu skill adjustment dan
pembekalan vokasi untuk bekerja.
Sedangkan untuk pekerja yang terkena PHK atau berpotensi PHK, akan diberikan
pembekalan vocational skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau menjadi
wirausaha. Dengan begitu, kebijakan itu diharapkan akan mengurangi
pengangguran di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, tak ada syarat khusus untuk
penerima kartu pra-kerja. Tahun depan, pihaknya akan menyediakan 2 juta
penerima kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye
pemilihan presiden 2019 tersebut.
Page 37 of 171.
