Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 112
PEMERINTAH SIAPKAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN TAK PATUHI UMP
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan pekerja atau buruh dengan masa kerja di
atas 1 tahun mesti mendapatkan pengupahan sesuai struktur dan skala upah.
Putri mewanti-wanti perusahaan yang memberi gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu
tahun di bawah upah minumum bakal dikenakan sanksi tegas.
"Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang
bersangkutan," kata Putri melalui siaran pers, Kamis (18/11/2021).
Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun.
Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan
setinggi-tingginya mencapai Rp400 juta.
"Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan
ke kami, dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten
atau kota wilayah kerja," tuturnya.
Dia mengatakan Kemenaker berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja dengan masa
kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Namun demikian, dia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku.
"Terus juga ada serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika
masih terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya
UM atau bahkan di bawah UM," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan rata-rata
kenaikan upah minimum (UM) secara nasional mencapai 1,09 persen tahun depan. Angka itu
diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.
"Setelah kami melakukan simulasi tentunya nanti akan ditetapkan oleh para gubernur simulasi
berdasarkan data dari BPS rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen ini rata-rata
nasional sekali lagi kita tunggu para gubernur," kata Ida saat mengadakan konferensi pers
daring, Selasa (16/11/2021).
Ida mengatakan penyesuaian UM dengan mengacu pada aturan turunan dari Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi kesenjangan pengupahan antara
daerah. Selain itu, kata Ida, formulasi pengupahan dengan metode baku itu diharapkan dapat
menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri.
"Adapun besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah melebihi
median upah bahkan Indonesia satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari satu di
mana idealnya berada di kisaran 0,4 sampai 0,6," tuturnya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
111
