Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Hal tersebut dikarenakan nilai UMP pada keempat provinsi tersebut lebih tinggi dari batas atas
upah minimum pada tahun 2021. Penetapan UMP dan UMK dilakukan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Ketenagakerjaan meminta agar Gubernur segera menetapkan UMP paling lambat
tanggal 20 November 2021. Sementara untuk penetapan UMK, harus dilakukan oleh Gubernur
paling lambat pada 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi.
Hal ini sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

Formula pengupahan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga
terwujud keadilan upah antar wilayah, yang dicapai melalui pendekartan rata-rata konsumsi
rumah tangga di masing-masing wilayah. Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, saat ini juga
tidak ada lagi penangguhan upah.

Jadi seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum
tahun 2022 atau sebesar UMS yang masih berlaku.
Bagi perusahaan yang masih membayar pekerja dibawah upah minimum akan dikenai sanksi
pidana. Sementara bagi usaha mikro dan kecil, pengaturan upahnya dikecualikan dari ketentuan
upah minimum.

Upah pada usaha mikro dan kecil, disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Upah terendah dari usaha mikro dan kecil adalah, sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari
rata-rata konsumsi, atau 25 persen di atas dari garis kemiskinan.

Sebagai informasi tambahan, Ida Fauziyah juga menyampaikan bahwa, kepala daerah atau
gubernur yang tidak mengikuti kebijakan pengupahan, nantinya akan dikenai sanksi berupa
sanksi administrasi.
(Tribunnews.com/Oktavia WW)(Kontan.co.id/Vendy Yhulia Susanto) Berita lain terkait Upah
Minimum Pekerja.

115