Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 200
Judul Upah Minimum hanya Berlaku bagi Pekerja yang Kerja Kurang dari
Setahun
Nama Media jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/18/11/2021/upah-minimum-hanya-
berlaku-bagi-pekerja-yang-kerja-kurang-dari-setahun/
Jurnalis Editor : Dinarsa Kurniawan
Tanggal 2021-11-18 20:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa upah minimum hanya
berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun.
UPAH MINIMUM HANYA BERLAKU BAGI PEKERJA YANG KERJA KURANG DARI
SETAHUN
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa upah minimum hanya
berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun.
’’Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang
bersangkutan,” kata Putri sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima Di
Jakarta pada Kamis (18/11).
Ia mengatakan bahwa pengupahan pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan
berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku.
Pengusaha yang memberikan upah di bawah upah minimum kepada pekerja dengan masa kerja
di atas satu tahun, menurut dia, bisa dikenai sanksi berupa pidana penjara maksimal empat
tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-tingginya Rp400 juta.
Putri mengatakan bahwa kementerian intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Dia mengimbau masyarakat melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja
jika mendapati perusahaan melanggar ketentuan mengenai pengupahan. “Kalau ada pekerja di
199
