Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

UPAH MINIMUM, SALAH SATU INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN

Penetapan Upah Minimum (UM) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/
buruh. Agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah, akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam
pasar kerja. Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam temu
pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Disampaikannya, penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
Kebijakan UM ini, lanjutnya, merupakan salah satu program strategis nasional, yang ditujukan
sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, serta mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

"UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan," tetang Menaker.

Dia menjelaskan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah. Yaitu
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November
2020 tetap berlaku hingga UMS itu berakhir atau UMP/ UMK di wilayah itu telah lebih tinggi.

"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Menaker,
yang didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Menaker minta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021.
Namun, mengingat 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapan UMP harus
dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," jelasnya.

Dia menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Dia menilai keadilan
antar wilayah dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing
wilayah. Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama
sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya.
Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.

"Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani. Namun, karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri, sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," tuturnya.

Menaker juga memperkenaikan sekaligus meluncurkan wagepedia, yakni kanal informasi milik
Kemnaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak. Melalui wagepedia ini, publik dapat
mengetahui data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat dan dapat diakses secara
transparan.

"Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur kalkulator upah minimum. Sehingga, siapapun,
di manapun dan kapanpun dapat mengetahui perhitungan nilai UM tahun 2022," kata Menaker.

Dengan demikian, lanjutnya, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif
pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan dengan transparan dan akurat. ***.

194