Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 228

Penyebabnya, para buruh itu tidak bisa menerima kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa
              Timur Tahun 2022 yang hanya naik 1,2 persen atau setara Rp 22.700.
              Kenaikan UMP itu, disebut-sebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
              No.  B  M/383/HI.01.00/XI/2021,  mengenai  Penyampaian  Data  Perekonomian  dan
              Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

              "Buruh Jatim mengancam mogok kerja serentak pada awal Desember 2021 mendatang," kata
              Wakil  Sekretaris  DPW  Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  Jawa  Timur  (FSPMI  Jatim),
              Nuruddin  Hidayat,  seperti  dikutip  dari  beritajatim.com,  jejaring  media  suara.com,  Kamis,
              (18/11/2021).

              "Kenaikan UMP yang hanya 1,2 persen di bawah inflasi Provinsi Jatim yang sebesar 1,92 persen.
              Ini artinya upah buruh tergerus inflasi yang mengakibatkan daya beli buruh menurun," katanya
              menegaskan.

              Oleh sebab itu, FSPMI Jatim mendesak agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak mengikuti
              SE Menteri Ketenagakerjaan. Sebab, kata Nuruddin, Khofifah paling tahu kondisi ekonomi daerah
              yang dipimpinya.

              "Gubernur yang mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya masing-masing. Ini artinya Gubernur
              tidak  harus  mengikuti  SE  Menaker  yang  menyesatkan  dan  memiskinkan  buruh  tersebut,"
              ujarnya.

              Sebab, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun FSPMI, seharusnya UMP Jatim 2022, naik
              sebesar  13  persen.  Hal  tersebut  agar  para  buruh  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang
              semakin naik.

              Kenaikan itu, kata dia, didapat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Quartal 2 Jatim sebesar
              7,07 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,8 persen.

              Nuruddin mengungkapkan, apabila Khofifah tetap menuruti SE Menteri Ketenagakerjaan, mogok
              kerja  tidak  dapat  dielakan.  Sebab,  Pemerintan  Provinsi  Jatim  juga  sempat  berjanji  bakal
              mempertimbangkan kenaikan UMP yang nilainya minim itu.

              "Apabila Gubernur tetap menggunakan SE Menaker serta mengabaikan komitmen yang telah
              dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal," ujarnya
              menegaskan.
























                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233