Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Judul Upah Minimum Provinsi (UMP) Sultra Tahun 2022 Naik 0,7 Persen
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/kendari/ekonomi/1263772/upah-minimum-provinsi-
ump-sultra-tahun-2022-naik-0-7-persen
Jurnalis Idham
Tanggal 2021-11-18 20:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022. Gubernur Sultra Ali Mazi yang di bacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Hj.Nur Endang
Abbas di Kendari, Kamis (18/11/2021) mengungkapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sultra Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp.2.710.595 atau mengalami
kenaikan 0,7 persen dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp.2.552.014.

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SULTRA TAHUN 2022 NAIK 0,7 PERSEN

Kendari : Pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) mengumumkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2022. Gubernur Sultra Ali Mazi yang di bacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Hj.Nur
Endang Abbas di Kendari, Kamis (18/11/2021) mengungkapkan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Sultra Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp.2.710.595 atau
mengalami kenaikan 0,7 persen dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp.2.552.014.

"Jadi SK Gubernur Sultra Nomor 607 tahun 2021 terhadap UMP 2022 itu mulai berlaku pada 1
Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022."Ungkap Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi
Sultra Nur Endang Abbas. Sekda Sultra juga mengungkapkan, penyesuaian nilai upah minimum
provinsi dihitung dan ditetapkan berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik yang disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan melalui
surat edaran Menaker Nomor:B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang
penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun
2022 untuk wilayah Sultra dan UMP 2022 tersebut berlaku di seluruh kabupaten/kota se Provinsi
Sultra yang belum mempunyai upah minimum kabupaten dan kota. "Dari 17 kabupaten dan kota
di Sultra yang sudah memiliki dewan pengupahan yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan
Konawe Utara, sehingga dari tiga wilayah itu akan berhak mengumumkan UMK masing-
masing."Ungkap Sekda.

Sementara Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, Wakatobi, Bombana, Buton Selatan,
Buton Tengah, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Kota Baubau, mengacu pada
UMP provinsi.
225