Page 230 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Pemerintah menyosialisasikan tiga manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai bagian
dari perlindungan jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun
2004.

PEMERINTAH SOSIALISASIKAN TIGA MANFAATKAN JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
Solo - Pemerintah menyosialisasikan tiga manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai
bagian dari perlindungan jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40
Tahun 2004.

"Membicarakan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan adalah isu menarik yang bisa
dieksplorasi bersama-sama," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam dialog publik yang
digelar oleh GATRA Media Group melalui daring diikuti di Solo, Kamis.

Ia mengatakan tiga manfaat JKP tersebut, menyediakan uang tunai bagi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK), akses informasi pasar kerja, dan pelatihan vokasi. "Jadi kalau ada PHK
maka pemerintah sudah harus mempertimbangkan JKP ini. JKP sendiri akan mulai berjalan pada
Februari 2022," katanya.
Ia mengatakan JKP salah satu dampak positif dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "Dalam UU
Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur esensi menciptakan lapangan kerja yang berkualitas
untuk buruh yang berkelanjutan. Selain itu juga perlindungan berbasis jaminan sosial atau JKP,"
katanya. Ia mengatakan JKP diamanatkan untuk diselenggarakan secara nasional atau
berdasarkan prinsip sosial.

"Yakni mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat kehilangan pekerjaan atau ter-PHK.
Jangan sampai (korban PHK, red.) derajatnya menurun, pastikan buruh bisa tetap melanjutkan
pekerjaannya," katanya.

Menurut dia, perlindungan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan atau korban PHK adalah
sesuatu hal yang menarik.

"Dan perlu diketahui bahwa pemerintah berupaya hadir dan memberikan hak-hak ter-PHK. Ini
makna dasar dirumuskannya JKP," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJAMSOTEK Roswita Nilakurnia mengatakan
program JKP tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2021. Peraturan tersebut merupakan turunan
dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang
diselenggarakan BPJAMSOSTEK," katanya. Ia mengatakan untuk uang tunai yang diberikan
paling lama enam bulan dan diberikan setiap bulan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan
pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.

"Jika upah yang diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, pekerja akan menerima
santunan JKP sesuai besaran upah yang dilaporkan, dan pengusaha wajib membayar kekurangan
manfaat uang tunai tersebut," katanya.

229