Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 238
"Yang pertama adalah manfaat uang tunai atau cash bagi si korban PHK. Yang kedua akses
informasi pasar kerja. Lalu pelatihan kerja atau vokasi," ujar Indah dalam dialog publik melalui
Zoom Meeting, Kamis (18/11/2021).
Indah menyebut, manfaat pertama berupa uang tunai diharapkan bisa membantu korban PHK
untuk melanjutkan hidup. Namun, ia berharap dalam kurun waktu penerimaan uang tunai
tersebut, para pekerja korban PHK juga bisa sambil mencari pekerjaan baru atau mengikuti
pelatihan.
Untuk manfaat yang kedua, yaitu akses informasi pasar kerja. Layanan ini bertujuan untuk
memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang bisa dilamar oleh para pekerja korban
PHK. Dalam informasi pasar kerja, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan job
counselling atau konsultasi mengenai informasi pasar kerja, termasuk terkait dengan
keterampilan, kualifikasi, hingga minat para pekerja.
Lalu untuk manfaat ketiga, yaitu pelatihan kerja atau vokasi, Indah menyebut bahwa skema ini
diterapkan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan keterampilan para pekerja yang mengalami
PHK. Melalui pelatihan ini, pekerja korban PHK bisa melatih diri, baik itu dengan skema skilling,
re-skilling, atau up-skilling. Dengan demikian, pekerja korban PHK yang telah dilatih diharapkan
dapat bekerja kembali.
"Jadi ini adalah untuk mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus
bekerja kembali. Kita harapkan dia setelah PHK tidak berhenti. Harus terus lanjut hidupnya,"
ujarnya.
Untuk itu maka harus mempersiapkan diri. Jika tidak dapat kembali ke pekerjaan atau profesi
yang sama sebelum kena PHK, maka pemerintah menawarkan fasilitas atau layanan pelatihan
vokasi, sehingga hal ini kiranya dapat menjadi modalitas bagi para korban PHK untuk
mempersiapkan dirinya melalui kompetensi, bahkan kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan.
Indah menyatakan, Kemnaker sama sekali tak mengharapkan adanya PHK besar-besaran. Akan
tetapi, PHK berpotensi terjadi kapan saja, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
"Kita harapkan tidak besar-besaran. Tapi jika ada PHK, pemerintah sudah mempertimbangkan
dengan menghadirkan kebijakan dan program baru JKP," ucapnya.
Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Roswita Nilakurnia menjelaskan, program JKP tertuang dalam
PP No.37 Tahun 2021. Peraturan itu merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
"Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang di
selenggarakan BP Jamsostek," kata Roswita.
Manfaat JKP yang diberikan adalah uang tunai selama (paling lama 6 bulan), yang diberikan
setiap bulan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen untuk tiga
bulan berikutnya. Pekerja harus memastikan agar upah yang dilaporkan ke BP Jamsostek oleh
pengusaha atau pemberi kerja sesuai dengan upah mereka yang diterima. Bila upah yang
diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, pekerja akan menerima santunan JKP sesuai
besaran upah yang dilaporkan, dan pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai
tersebut.
Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi
dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Editor
: Ary Wahyu Wibowo.
237
