Page 293 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA KORBAN
PHK
ERA.id - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki tiga manfaat bagi pekerja atau buruh
yang terkena PHK.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa para pekerja akan memperoleh manfaat itu jika ikut JKP.

“Yang pertama adalah manfaat uang tunai atau cash bagi si korban PHK. [Yang kedua] akses
informasi pasar kerja. Lalu pelatihan kerja atau vokasi,” ujar Indah dalam dialog publik, Kamis,
(18/11/2021).

Indah menyebut bahwa manfaat pertama berupa uang tunai diharapkan bisa membantu korban
PHK untuk melanjutkan hidup. Namun, ia berharap dalam kurun waktu penerimaan uang tunai
tersebut, para pekerja-buruh korban PHK juga bisa sambil mencari pekerjaan baru atau
mengikuti pelatihan.

Untuk manfaat yang kedua, yaitu akses informasi pasar kerja, Indah menyebut bahwa layanan
ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa
dilamar oleh para pekerja/buruh korban PHK.

Dalam informasi pasar kerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan
job counselling atau konsultasi mengenai informasi pasar kerja, termasuk terkait dengan
keterampilan, kualifikasi, hingga minat para pekerja/buruh.

Lalu untuk manfaat ketiga, yaitu pelatihan kerja atau vokasi, Indah menyebut bahwa skema ini
diterapkan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan keterampilan para pekerja/buruh yang
mengalami PHK.
Melalui pelatihan ini, pekerja/buruh korban PHK bisa melatih diri, baik itu dengan skema skilling,
re-skilling, atau up-skilling. Dengan demikian, pekerja/buruh korban PHK yang telah dilatih
diharapkan dapat bekerja kembali.

“Jadi ini adalah untuk mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus
bekerja kembali. Kita harapkan dia setelah PHK tidak berhenti. Harus terus lanjut hidupnya,” ujar
Indah.

“Nah untuk itu maka harus mempersiapkan diri. Jika tidak dapat kembali ke pekerjaan atau
profesi yang sama sebelum ter-PHK, maka pemerintah menawarkan fasilitas atau layanan
pelatihan vokasi sehingga hal ini kiranya dapat menjadi modalitas bagi para korban PHK untuk
mempersiapkan dirinya melalui kompetensi bahkan kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan.
tentu kita berharap yang lebih baik ya pekerjaan atau profesinya,” jelas Indah.
Indah mengklaim pihak Kemnaker sama sekali tak mengarapkan adanya PHK besar-besaran.
Akan tetapi, gelombang PHK berpotensi terjadi kapan pun, terutama di masa pandemi Covid-19
seperti sekarang ini.

“Kita harapkan tidak besar-besaran. Tapi jika ada PHK, pemerintah sudah mempertimbangkan
dengan menghadirkan ekbijakan dan program baru JKP ini,” pungkas Indah.

Sementara itu, Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Roswita Nilakurnia menjelaskan program JKP
tertuang dalam PP No.37 Tahun 2021. Peraturan itu merupakan turunan dari UU No.11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

292