Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

BPJS WATCH: JKP BAGIAN DARI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN | EKONOMI

Jakarta, Gatra.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengungkapkan bahwa
Jaminan Kehilanganh Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

“JKP ini pun bagian dari proses untuk menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Timboel dalam
dialog publik yang digelar oleh GATRA Media Group pada Kamis, (18/11/2021).

“Ahli hukum kita mengatakan PHK itu awal dari kemiskinan. Sekarang nggak berlaku lagi. PHK
menjadi sebuah relasi yang menjadi bagian dari kehidupan, tetapi ketika dia ter-PHK dia tidak
akan masuk ke dalam jurang kemiskinan,” imbuh Timboel.

Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan JKP bagi pekerja atau buruh
yang terkena PHK. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyebut bahwa JKP diharapkan bisa menjamin
kepastian bagi pekerja/buruh untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada
saat kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.

JKP sendiri memiliki tiga manfaat yang bisa didapatkan oleh pekerja/buruh yang terkena PHK.
Manfaat-manfaat tersebut meliputi uang tunai yang bisa didapat selama kurun waktu tertentu.
Selain itu, korban PHK juga bisa mendapat manfaat layanan akses informasi pasar kerja dan
skema pelatihan agar pekerja/buruh korban PHK bisa segera kembali mendapatkan pekerjaan
baru.

“Dia punya kesempatan untuk up-skilling, re-skilling, utnuk pelatihan-pelatihan yang didapat. Dia
punya akses informasi pasar kerja. Ini juga bagian dari program yang dikaitkan untuk menaikkan
kesejahteraan pekerja-pekerja kita yang mengalami PHK,” ujar Timboel.

Selain itu, dipandang dari sudut pandang yuridis, Timboel menyebut bahwa kebijakan dan
program JKP semacam ini merupakan amanat UUD 1945.

“Secara yuridis, JKP itu merupakan amanat Pasal 28H ayat (3) dan 34 ayat (2) UUD 1945
bagaimana negara harus menyediakan jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan mengembangkan
sistem jaminan sosial untuk kesejahteraan pekerja,” tegas Timboel.

297